Hari Kelahiran Pancasila, Tahun Politik Jangan Sampai Rusak Sumut

JawaPos.com - Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dikenal sebagai negeri berbilang kaum. Belasan juta warga dari berbagai latar belakang suku, agama, ras dan golongan hidup bersama dengan damai di provinsi yang terbentuk sejak 1948 ini.

Bagi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara Afifuddin Lubis, kebhinekaan di Sumut bisa terjadi karena Pancasila. Masyarakat Sumut dinilai masih menjunjung tinggi falsafah negara tersebut.

“Pancasila sudah disepakati sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat Indonesia. Maka Pancasila inilah yang mewarnai kehidupan masyarakat Sumut,” ujar Afifudin, Jumat (1/6) malam.

Afifudin mengatakan, toleransi dan kerukunan yang sudah membudaya di Sumut harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Tahun politik katanya, jangan sampai merusak harmoni yang selama ini terjadi.

“Tahun politik seperti yang sedang dijalani saat ini, tidak jarang membuat berkembangnya berbagai perbedaan di antara sesama masyarakat. Perbedaan jangan sampai meruncing dan jangan menjadikan perbedaan SARA sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan politik,” ujarnya.

Afifudin juga mengatakan, perbedaan pendapat adalah keniscayaan dalam demokrasi. Namun, dalam perbedaan pendapat dan ketidaksepakatan itu, cara-cara yang diungkapkan harus bertitik tolak pada nilai-nilai Pancasila.

Senada dengan Afifuddin Lubis, Tokoh Sumatera Utara RE Nainggolan mengungkapkan, peringatan kelahiran Pancasila harus menjadi momentum bersama bagi bangsa Indonesia untuk merenung. Bahwasanya Indonesia merupakan negara yang sangat besar, terdiri dari puluhan ribu pulau dan 250 juta lebih penduduk dengan berbagai latar belakang.

"Kita sungguh-sungguh harus menghayati, bahwa kehidupan kita sehari-hari saat ini bisa aman karena seluruh sendi kehidupan masih didasarkan pada Pancasila dan UUD" sebutnya.

Secara khusus pada tahun politik 2018, Nainggolan mengajak seluruh pihak yang berkontestasi agar menjunjung tinggi Pancasila dan menjadikannya sebagai bagian dari kegiatan politik yang dilakukan. Dia menegaskan, meraih tujuan politik dengan membenturkan perbedaan SARA haruslah dihindari.

Sebab kata dia, hal tersebut hanya akan memperlebar jurang perbedaan di tengah masyarakat dan memperbesar potensi perpecahan.

Menurut Nainggolan, perbedaan pandangan politik dan perbedaan pilihan pada Pilkada 2018 merupakan hal yang harus dihormati sebagai bagian dari hak individual yang hakiki. Perbedaan pandangan inilah katanya yang seharusnya menjadi salah satu faktor yang memperluas pemikiran untuk semakin maju.

"Yakinlah, perbedaan itulah sebenarnya bagian dari keindahan kita dan justru membuat kita semakin berkembang dan maju. Artinya perbedaan itulah yang menjadi Ratna Mutu Manikam (ragam permata) yang membuat kita menjadi masyarakat yang indah. Intinya kita harus berkomitmen menjadi Pancasila sebagai dasar untuk memperkokoh persatuan kita," pungkasnya.