Dilaporkan ke Polisi Karena Tak Bayar Hak Karyawan, Ini Kata Bank UOB

JawaPos.com - Diduga telah melakukan penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan, Bank UOB Indonesia dilaporkan ke pihak Polda Metro Jaya. Pelaporan itu tertuang pada tanggal 05 Mei 2018 dan diterima dengan Laporan Polisi Nomor: LP/2464/V/2018/PMJ/Dit Reskrimum.

Menanggapi hal itu, Head of Corporate Communications UOB Indonesia Maya Rizano mengatakan UOB Indonesia akan mematuhi proses hukum yang berlaku di Indonesia. UOB Indonesia berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran.

"Saat ini pemutusan hubungan kerja Saudara Andry sedang berproses di Pengadilan Hubungan Industrial, dan UOB Indonesia akan menunggu serta bersikap patuh pada keputusan Hakim," ujar Maya kepada JawaPos.com di Jakarta, Rabu (30/5).

Seperti diketahui, karyawan Bank UOB Andry telah melaporkan dua orang yaitu Herman Cahyadi sebagai HR Shared Service Head PT Bank UOB Indonesia dan Tunggul Judanto sebagai HR Policy, Governance & Employee Relation Head PT Bank UOB Indonesia, yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dan penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan pasal 374 KUHP, yang terjadi di Bank UOB Indonesia.

Pada 8 Mei 2018, kasus tersebut dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat berdasarkan rujukan Laporan Polisi Nomor: LP/2464/V/2018/PMJ/Dit Reskrimum. Kemudian, pada Kamis 24 Mei 2018, Andry yang merupakan pelapor memenuhi panggilan pihak Kepolisian Metro Jakarta Pusat untuk diminta keterangan atas laporannya itu.

Kepada penyidik Polda Metro Jaya, Andry mengaku memberikan keterangan secara gamblang terkait kasus itu, dan juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Alasan Andry mempidanakan Bank UOB Indonesia terkait tidak dibayarkannya haknya sebagai salah seorang karyawan Bank UOB Indonesia berupa gaji.

Andry mengaku telah bekarja di Bank UOB Indonesia sejak 2008 dengan jabatan terakhir sebagai Vice President. Tapi pada Oktober 2017, dia diskors dan dalam masa skorsing tersebut Andry tetap menerima hak berupa gaji tiap bulannya sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 37/PUU-X/2011 yang menyatakan bahwa perusahaan harus tetap memberikan sebagaimana mestinya.

Tapi, April 2018, melalui surat nomor 18/HSS/02207, Bank UOB Indonesia tidak memberikan gaji kepada Andry dan hingga berita ini diterbitkan, gaji yang seharusnya menjadi hak Andry sebagai salah seorang karyawan Bank UOB Indonesia tak kunjung diberikan pula.