Pemprov DKI Raih WTP, DPRD DKI Puji Hasil Kerja dari Jokowi-Ahok

JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta atas hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, dalam Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno tidak mendapatkan pujian dari DPRD DKI.

Wakil Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan menerangkan, hasil WTP yang diterima Pemprov DKI merupakan kerja keras BPAD selama ini. Hal itu terlihat dari semakin berkurangnya catatan BPK terhadap Pemprov DKI. "Saya sendiri sangat mengapresiasi dinas aset kita karena mereka sudah kerja keras. Artinya ini progres untuk menjadi yang lebih baik bagi DKI Jakarta," kata Sereida kepada JawaPos.com, Selasa (29/5).

Meski demikian, dia menjelaskan, hasil tersebut tidak bisa dilihat dari pengelolaan pada tahun 2017 saja. Pasalnya, 2014 silam terdapat 
sekitar 70 temuan dengan nilai 2,16 triliun saat itu. Ditambah lagi, kerugian daerah sekitar 442 miliar berpotensi kerugian 1,71 triliun rincian dari 2,16 triliun tersebut.

Kemudian pada 2015 saat kepemimpinan Jokowi-Ahok, dibangunlah sebuah sistem agar data-data aset Pemprov DKI dapat terlihat. Hal itu terus membuahkan hasil yang baik sampai saat ini. Sehingga menurutnya, hasil WTP 2017 ini tak lain karena kerja sama antara pemimpin sebelumnya.

"Nah 2015 itu digagas lagi dan kita juga masih punya catatan dengan pengecualian, 2016 juga begitu. Akan tetapi yang dilakukan Jokowi-Basuki, sampai Basuki-Djarot pada saat itu adalah melakukan revolusi membangun sistem bagaimana cara mengelola aset bersama dengan anggota dewan," ungkapnya.

Anggota Komisi E ini menilai, keberhasilan ini merupakan proses dari sistem yang telah dibuat pada saat 2015 ketika BPAD dibentuk oleh pemimpin sebelumnya sehingga tersistem.

"Jadi yang dilakukan Pak Basuki saat itu adalah membangun sistem, bahwa misalkan 2015 belum kelihatan capaiannya 2016 belum dan sekarang sudah kelihatan capaiannya. Karena sekarang sudah hampir 80 persen aset kita sudah ada capaiannya dan data terekam," tutur Sereida.

Revolusi sistem itu akhirnya menghasilkan WTP. Sistem yang dibentuk pada 2015 itu terus berproses di mana pemimpin sekarang hanya melanjutkan dan mengevaluasi sistem tersebut.

"Nah, yang pertama kali membangun itu siapa? Kalau mereka sudah dapat mekanisme kerjanya seperti ini, nah sudah tinggal ngikutin," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan/Pemerintah Daerah (UKPD) Tahun Anggaran (TA) 2017 Provinsi DKI Jakarta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5).

Anggota V BPK Isma Yatun mengatakan, pihaknya telah memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2017. Beradasarkan pemeriksaan itu, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LKPD Pemprov DKI 2017.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Pemprov DKI tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, BPK memberikan opini WTP atas LKPD Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2017," kata Isma di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/5).