Raih WTP, Gubernur Aher Curhat Sulitnya Buat Laporan Keuangan

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menceritakan pihaknya sulit membuat laporan keuangan tanpa dilakukan oleh ahlinya. Pada 2009-2010 Jawa Barat mendapat jatah CPNS hingga 160 orang. Dari jumlah ini, Jawa Barat meminta kepada BKN separuhnya adalah akuntan.

"Dari jatah 160 CPNS baru yang diberikan kepada Jawa Barat, kita minta 80-nya akuntan tapi hanya disetujui 40 akuntan. BKN kaget juga waktu itu, karena dari jatah yang diberikan separuhnya itu Jawa Barat minta akuntan," Kata Ahmad Heryawan di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (28/5).

Saat itu, pengakuan dari curhatan Aher sapaan Ahmad Heryawan, diminta untuk Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) supaya bagus. Maka, jika menginginkan WTP baik atau bagus dalam artian harus ada sumber daya manusia (SDM) yang mengelola. "Yaitu para Akuntan untuk laporan keuangan,” ujarnya.

Karena BKN hanya memberikan 40 akuntan, akhirnya ketika itu Aher pun menempuh upaya lain. "Karena disetujui 40 jadi kita menyekolahkan 40 orang untuk jadi 80 akuntan. Jadi, ada yang istimewa waktu itu, Jawa Barat dalam tiga tahun punya 80 akuntan," papar Aher.

Para Akuntan tersebut, kemudian ditugaskan di OPD-OPD hingga Biro yang ada di lingungan Pemda Provinsi Jawa Barat. Mereka bertugas secara khusus untuk membuat laporan keuangan.

"Disamping kita juga cerita yang lain, karena asetnya banyak catatan, waktu itu kita juga membuat tim aset di Jawa Barat pada 2009 waktu itu, sehingga 2011 kita dapat WTP dan sampai hari ini kita pertahankan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Jawa Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP kali ini merupakan raihan ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2011.

Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tersebut kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (28/5)