KPK Akan Verifikasi Bantuan Pertanian

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan verifikasi semua bantuan yang pernah dibagikan Kementerian Pertanian (Kementan). Hal itu terkait informasi mengenai beberapa temuan dan pengaduan yang masuk ke lembaga anti-rasuah.

Spesialis Penelitian dan Pengkajian Sistem Direktorat Litbang KPK Faisal menjelaskan, kegiatan tersebut dalam dalam rangka pengawalan bantuan pemerintah. Khususnya di sektor pertanian.

"KPK dan kementerian sepakat mengawasi bantuan di beberapa daerah. Yang pertama adalah Sulsel. KPK ke sini dalam konteks memverifikasi lapangan dan ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai beberapa temuan dan pengaduan yang masuk ke KPK," terang Faisal usai rapat tertutup pengawasan bantuan pembangunan bidang pertanian di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Kota Makassar, Jumat (25/5).

Verifikasi bantuan sektor pertanian antara lain akan dilakukan di Kabupaten Enrekang, Wajo, Bone, Pangkep dan Jeneponto. Aduan yang masuk lebih banyak terkait dengan pengelolaan bantuan pemerintah yang berasal dari dana APBN.

"Tapi itu masih dalam bentuk pengaduan dan temuan. Makanya kami perlu waktu melakukan analisis dulu sebelum melakukan pengawasan. Apakah itu ada kaitannya dengan dugaan korupsi atau tidak jadi perlu analisis lebih dalam," ucapnya.

Faisal menyontohkan temuan pada subsidi pupuk. Lalu subsidi benih dan alih fungsi lahan. Itu semua akan diverifikasi.

Saat ditanya mengapa tidak semua daerah, Faisal mengatakan bawa sebetulnya itu hanya daerah contoh. Bukan karena banyak temuan kasus. Tapi ini hanya mengambil beberapa daerah yang mewakili sample di Sulsel.

"Jadi belum ada dugaan ke arah sana. Tadi hasil diskusi pengelolaan sudah baik. Tapi ada beberapa catatan yang perlu di perbaiki. Catatan yang pertama masalah pembinaan ke kabupaten/kota. Yang kedua, pelibatan inspektorat daerah. Supaya sejak awal mereka dilibatkan. Yang terakhir, mengenai pemahaman dari kabupaten/kota terhadap administrasi pengelolaan bantuan pemerintah," jelas Faisal.

Terkait banyaknya bantuan pengadaan alat atau bibit pertanian yang sesuai, Faisal tidak mejelaskan secara spesifik. Namun yang ingin disampaikan KPK adalah perlu tata kelola yang baik. Mulai dari produksi hingga pendistribusiannya.