Menata Pesona, Desa Bisa Kaya dari Wisata

DESTINASI wisata tak lagi dimonopoli perorangan atau pemerintah daerah. Keindahan desa pun bisa menjadi sumber penghasilan dengan pengelolaan yang baik. Bahkan, mampu menghasilkan uang yang menembus miliaran rupiah dan menghidupkan perekonomian desa.

***

POTENSI wisata di Jatim begitu luar biasa. Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), Ijen, serta destinasi lain sudah mendunia. Industri wisata di sejumlah wilayah lain juga begitu menggeliat. Mulai Banyuwangi, Malang, hingga kawasan pantai selatan.

Dunia pariwisata di Jatim makin semarak dengan kehadiran desa-desa wisata yang menjamur. Kini, tercatat sudah ada 479 desa wisata yang beroperasi. Desa-desa tersebut mengandalkan wisata alam, minat, dan buatan serta wisata budaya.

Potensi-potensi itulah yang tengah dikembangkan pemprov. Sebuah program bertajuk Dewi Cemara (Desa Wisata Cerdas Mandiri) mulai digulirkan. Lewat program itu, pemprov bekerja sama dengan pengelola destinasi dan pemerintah daerah setempat. ”Semuanya dilibatkan,’’ kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Lewat program tersebut, pemprov dan pemda berfokus pada fasilitasi dan pendampingan pembentukan desa wisata. Salah satu yang menjadi perhatian adalah objek yang digarap. ’’Kami tidak ingin konsep yang ditawarkan desa-desa wisata monoton. Harus heterogen,’’ jelas Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata (Disbudpar) Jatim Sinarto.

Karena itu, diperlukan diferensiasi objek yang digarap. Maksudnya, desa-desa harus memiliki produk andalan masing-masing. ’’Dan antardesa tidak boleh sama,’’ tegas pejabat kelahiran Lamongan itu.

Misalnya, desa A menggarap potensi alam. Desa B harus memaksimalkan potensi lain. Mereka bisa menggarap penginapan atau travel. ’’Penggarapan yang berbeda memberikan pilihan bagi pengunjung,’’ ungkap Sinarto.

Photo

EKSOTIS: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa me-launching wisata sport paralayang di Bukit Sungkro, Desa/Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, pada 27 Agustus lalu. (SOFAN KURNIAWAN/JAWA POS RADAR MOJOKERTO)

Pemprov juga memfasilitasi desa wisata melalui bantuan pendanaan. Secara bertahap, anggaran melalui APBD sudah disiapkan untuk menstimulus pengembangan objek-objek tersebut.

Terbaru, sebuah peraturan daerah (perda) tengah disiapkan untuk mempercepat pengembangan desa wisata. Lewat perda itulah, sejumlah problem yang kerap jadi penghambat berkembangnya desa wisata bisa diatasi.

Salah satunya adalah desa wisata yang sulit berkembang karena persoalan status lahan. ”Lewat perda itu, diharapkan nanti ada solusi,” kata Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://www.youtube.com/watch?v=t3Nv7UmAF9o