Iklan Politik Akan Dilarang Beredar di Twitter

JawaPos.com - Di era internet seperti sekarang ini, berpolitik bisa melalui media apapun, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial (medsos). Saat-saat tertentu seperti musim pemilihan umum, medsos menjadi salah satu cara ampuh para politikus menggaet suara dan popularitas lewat iklan di medsos.

Soal iklan politik di medsos, Twitter sebentar lagi tak akan menerima dan menyiarkan hal tersebut. Adapun terkait rencana Twitter melarang platformnya untuk iklan politik, disampaikan langsung oleh CEO Twitter Jack Dorsey lewat cuitan di akun Twitter resminya.

Dia mengumumkan bahwa Twitter tidak akan lagi menerima atau mempromosikan iklan politik di platformnya. Selain pengumuman itu, ia juga menyebutkan bahwa pesan politik sejatinya harus diperoleh, bukan dibeli.

"Kami percaya jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli," ujarnya demikian.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…?

— jack ??? (@jack) 30 Oktober 2019

Tak hanya itu, cuitan tersebut secara tak langsung mengirim pesan ke Facebook sebagai kompetisi guna mendapatkan kepercayaan dari pengguna. Setidaknya untuk mendapatkan kepercayaan kalau Twitter sebagai platform unggul yang bebas dari iklan politik.

Kebijakan ini nantinya bisa jadi bukan faktor terbesar bagi pengguna untuk memilih platform media sosial mana yang ingin mereka gunakan. Tetapi yang jelas, pengumuman ini akan berdampak langsung kepada platfom tersebut.

Tanpa promosi ide politik berbayar, maka banyaknya pesan yang disukai  atau dibagikan tidak akan lagi dianggap manipulatif. Jadi, pengguna memiliki kendali atas apa yang mendapat traksi dan apa yang tidak (untuk tweet atau pesan politik).