Perkuat Sistem Keamanan Siber, BSSN Rangkul BPJS Kesehatan

JawaPos.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kerja sama tersebut berkaitan dengan keamanan siber di sektor kesehatan yang menyangkut data masyarakat. Pasalnya, sektor kesehatan dinilai rentan terhadap keamanan siber, khususnya pada sistem dan data rekam medis masyarakat.

Nota kesepahaman kedua lembaga pemerintah tersebut ditandatangani oleh Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Direktur Utama BPJS Fachmi Idris. Nota kesepahaman ini sebagai landasan berbagai kerja sama penguatan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan BPJS Kesehatan.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman meliputi pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik, pengamanan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia pertukaran informasi, serta berbagai pemanfaatan lain yang disepakati kedua pihak.

Nota kesepahaman ini diharapkan dapat mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja
terpadu, terarah, dan berkesinambungan serta menjadi dasar kerja sama yang saling menguntungkan. Yang paling penting dalam kerja sama tersebut adalah mewujudkan ketahanan dan keamanan siber khususnya dalam infrastruktur informasi kritikal nasional sektor kesehatan.

Pada kegiatan tersebut, Hinsa Siburian mengatakan bahwa Indonesia harus berkaca pada insiden serangan siber SingHealth tahun 2018 yang menyerang fasilitas kesehatan Singapura. Padahal Singapura merupakan negara yang memiliki keamanan siber mumpuni. "Namun keamanan data kesehatan pejabat dan penduduk Singapura berhasil dibobol. Data rekam medis merupakan informasi dengan kategori kritikal," katanya dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com.

Menurut dia, dampak penyalahgunaan data kesehatan yang terintegrasi dengan data kependudukan sangat berbahaya. "Ancaman keamanan siber pada sektor tersebut dapat secara langsung mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara," sambungnya.

Hinsa juga menyampaikan bahwa keamanan siber bukanlah proses yang instan, tetapi proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan. "Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menawarkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, namun jika tidak didukung dengan sistem pengamanan yang baik dan SDM yang kompeten, maka dapat timbul gangguan," tegasnya.