alexametrics

Agar Tidak Ganggu Kinerja RS, Mendagri Minta Pemkot Talangi Utang BPJS

9 November 2019, 15:48:58 WIB

JawaPos.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya dikejar waktu kemarin (8/11). Mereka mengadakan rapat siang-malam untuk memelototi alokasi anggaran Rp 10,3 triliun. Rencananya, APBD 2020 tersebut disahkan dalam rapat paripurna tepat pada Hari Pahlawan 10 November besok. Pada waktu yang semakin mepet itu, ada ganjalan terkait dengan pembahasan utang BPJS Kesehatan di dua rumah sakit milik pemkot.

Persoalan tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah yang melaporkan hasil rapat di komisinya ke banggar. Khusnul baru mendapat surat itu Kamis (7/11) atau sehari sebelum rapat banggar. ”Semalam baru saya terima,” kata politikus PDIP tersebut Surat bernomor 900/11445/SJ itu dikirim ke semua pemerintah kabupaten/kota karena banyak RSUD yang mengeluhkan kekurangan duit. BPJS terlambat membayarkan klaim RS tersebut. Ada dua opsi agar keuangan RSUD tetap lancar sehingga pelayanan kesehatan tidak terganggu.

Opsi pertama, pembayaran klaim BPJS ditalangi melalui APBD. Kemendagri memerintah bupati/wali kota untuk mengambil langkah itu. Terutama bagi RSUD yang sangat mendesak. Mendagri sebenarnya memperbolehkan kepala daerah menalangi klaim BPJS itu pada APBD 2019. Namun, itu tak mungkin dilakukan. Sebab, APBD 2019 tak menganggarkan hal tersebut.

Jika opsi pertama tak mungkin dilakukan, ada opsi pinjaman jangka pendek. Namun, dalam surat itu tak dijelaskan secara mendetail tentang ketentuan pinjaman tersebut. ”Pinjamannya belum jelas ke mana. Ke Bank Jatim atau ke mana,” lanjut Khusnul.

Apakah dianggarkan dalam APBD 2020? Khusnul merasa hal tersebut tak mungkin dilakukan. Karena itu, dia memutuskan untuk melewati pembahasan tunggakan BPJS tersebut. Rencananya, rapat baru digelar setelah APBD 2020 digedok. ”Kalau sekarang mepet sekali. Ini perlu mengundang banyak pihak supaya klir,” lanjutnya

Khusnul menerangkan, saat ini tunggakan BPJS di RSUD milik Pemkot Surabaya mencapai Rp 76 miliar. Yang paling besar ada di RSUD M. Soewandhie. Nilainya Rp 46 miliar. Sisanya, Rp 30 miliar, ada di RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH).

Khusnul menilai tagihan itu memang lumayan besar. Menurut dia, utang tersebut tak mungkin ditalangi APBD 2019 atau 2020. Sangat mungkin langkah yang bisa ditempuh adalah pinjaman ke bank.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menambahkan bahwa persoalan itu sebenarnya sudah lama dikeluhkan seluruh rumah sakit. Kendati begitu, dia menilai RSUD pemkot masih mampu beroperasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan. ”Semangatnya jangan sampai pasien yang kena imbas,” kata dia.

Tahun depan, pemkot sudah menganggarkan Rp 190 miliar untuk meng-cover para penerima bantuan iuran (BPI) BPJS. Anggaran itu digunakan untuk membiayai iuran 597.609 warga.

Selain urusan BPJS, dewan masih berdebat mengenai anggaran pilwali 2020. Ada kekurangan Rp 16,6 miliar. Masalah jadi rumit karena KPU Surabaya sudah telanjur menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (BPHD). Kontrak tak bisa direvisi, kecuali ada pemilu ulang.

Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi mengungkapkan, hingga petang kemarin pihaknya belum diajak berkoordinasi lagi oleh pemkot terkait anggaran tambahan tersebut. Sudah ada surat yang dilayangkan kepada pemkot. ”Sampai saat ini belum ada undangan untuk rapat atau koordinasi,” ungkap Syamsi.

Dana tambahan tersebut diperlukan untuk tambahan penghasilan bagi panitia ad hoc, mulai tingkat TPS, kelurahan, hingga kecamatan. Misalnya, honor ketua panitia pemilihan kecamatan (PPK) dari sebelumnya Rp 1.850.000 jadi Rp 2.200.000.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : sal/jun/c7/git



Close Ads