Tilang Elektronik Berlaku di 15 Jalan Kota Surabaya

JawaPos.com - Sejumlah pihak digandeng polisi untuk menjalankan electronic traffic law enforcement (e-TLE) atau e-tilang. Mulai kantor pos sampai dinas perhubungan (dishub). Sebab, teknis penindakan itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh kepolisian.

Kasatlantas Polrestabes Surabaya Kompol Teddy Chandra menjelaskan bahwa e-TLE merupakan program Korlantas Polri. Ditlantas polda menjadi penanggung jawab di setiap daerah. ’’Di Jatim, yang dipilih sebagai pilot project penerapannya adalah Surabaya,” ujar Teddy kepada Jawa Pos kemarin (4/12). Dasarnya, sarana dan prasarana untuk mewujudkan program tersebut sudah lengkap ’’Surabaya juga dianggap paling memadai daripada kota lain,” sambungnya.

Teddy menjelaskan, dalam program itu pihaknya akan menjadi pelaksana. Satlantas Polrestabes Surabaya ditunjuk bersama Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak. ’’Berjenjang dari polda ke polres,” ucap polisi dengan satu melati di pundak tersebut.

Dia pun memaparkan mekanisme kerja e-TLE. Menurut Teddy, jajarannya mempunyai tanggung jawab sebagai penyedia posko penegakan hukum (gakkum). ’’Gambarannya di Siola. Di samping SIM Corner,” terangnya. Menurut dia, posko itu menjadi tempat petugas untuk memberikan surat tilang kepada para pelanggar yang terjaring.

Mantan Kasubbid Provos Bidpropam Polda Jatim tersebut menambahkan, ada 23 titik pemasangan closed circuit television (CCTV) di 15 jalan protokol untuk menjaring pelanggar. Nanti kamera CCTV memotret pelanggar lalu lintas di lokasi. Misalnya, melanggar markah atau tidak memakai helm bagi pengendara roda dua. ’’Foto itu secara otomatis terkirim ke RTMC Polda Jatim,” jelasnya.

Di sana, gambar akan dianalisis petugas. Memenuhi unsur pelanggaran atau tidak. Jika memang dinilai melanggar, petugas bakal mengirim surat klarifikasi ke pemilik kendaraan via kantor pos. ’’Lewat nopol kendaraan identifikasinya,” ungkapnya.

Teddy menegaskan, surat itu bukan penilangan. Sebab, dia menyadari ada banyak kendaraan yang pemiliknya tidak sesuai dengan STNK. ’’Misalnya, beli kendaraan bekas, terus belum ganti nama,” sebutnya.

Fenomena lain yang mungkin terjadi adalah kendaraan yang melanggar dipinjam seseorang. ’’Kan artinya pemilik kendaraan bukan pelanggar,” imbuhnya.

Jadi, kata dia, surat klarifikasi adalah solusi terbaik untuk mencari siapa pelanggar sebenarnya. Warga yang mendapat surat itu bisa mendatangi posko untuk memberikan konfirmasi yang sebenarnya. Mereka diberi waktu 15 hari untuk datang. ’’Jika memang yang bersangkutan melanggar ya langsung diberi surat tilang,” paparnya. ’’Ya, program ini tidak memerlukan jaminan tilang seperti penindakan manual,” lanjutnya.

Bagaimana kalau kendaraan itu sudah pindah tangan? Teddy mengungkapkan bahwa warga yang namanya masih dipakai sebagai pemilik kendaraan bisa mengajukan pemblokiran. Nah, blokir itu baru bisa dibuka petugas setelah pemilik baru membayar denda pelanggaran. ’’Mekanisme dari programnya begitu,” tutur perwira asal Palembang tersebut.

Menurut dia, berbagai persiapan untuk menyukseskan program itu mulai dijalankan. Ditlantas Polda Jatim sebagai penanggung jawab, misalnya, beberapa waktu lalu telah melakukan MoU (memorandum of understanding) dengan kantor pos. Mereka juga menggiatkan sosialisasi program e-TLE tersebut kepada masyarakat. 

Sosialisasi, Polisi Blusukan ke Kampus

Sosialisasi e-TLE dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal, targetnya adalah mahasiswa. Polisi masuk dan menjelaskan program e-TLE di perguruan tinggi di Surabaya. Langkah tersebut diterapkan karena selama ini mahasiswa memang banyak menjadi pengguna jalan di Surabaya.

Salah satu kampus yang mendapatkan sosialisasi adalah Unesa di Ketintang dan Lidah Wetan. Dalam waktu dekat, kampus-kampus lain menyusul.

Menjelang berlangsungnya operasi lilin pada akhir tahun, sosialisasi kepada masyarakat umum juga digencarkan.

Baik melalui media sosial maupun media massa. Jadi, begitu melewati jalan yang menjadi lokasi uji coba e-TLE, warga tidak kaget. Terutama ketika tiba-tiba mendapatkan surat verifikasi tilang dari Kantor Pos.

’’Kami berharap ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, tenang saja, masyarakat tidak perlu khawatir tentang penerapannya Sebab, kami akan menyosialisasikannya lebih dulu,’’ tutur Direktur Lalu Lintas Polda Jatim Kombespol Budi Indra Dermawan kemarin.

Perwira dengan pangkat tiga melati di pundak tersebut mengatakan, pelaksanaan sosialisasi memang belum maksimal. Namun, dia yakin masyarakat akan cepat menerima program baru tersebut. Terlebih, ada uji coba yang dilaksanakan. Dia juga yakin e-TLE pada awal tahun bisa dilaksanakan.

Selain itu, Budi mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek infrastruktur pelaksanaan e-TLE. ’’Saya cek bersama kondisi CCTV yang dipasang dengan Dishub Surabaya,’’ jelasnya.

Nah, MoU dengan Pemerintah Kota Surabaya atau Kantor Pos juga sudah dilakukan. Tinggal proses uji coba. ’’Jadi, pelanggaran apa pun bisa terekam CCTV. Dengan begitu, semua bisa kena (tilang) tanpa kecuali,’’ ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim MoU Polda Jatim Kompol Aditya Panji Anom menyatakan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam program itu sudah memahami perannya masing-masing. Termasuk Kantor Pos yang dilibatkan dalam pengiriman surat verifikasi tilang. (den/c15/git)

Photo