Tekan Biaya, Pemkot Surabaya Lelang Seluruh Mobil Bensin dan Beralih ke Kendaraan Listrik

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya serius untuk efisiensi dan menekan biaya operasional. Seluruh mobil operasional dengan bahan bakar minyak (BBM) dilelang dan beralih ke kendaraan listrik.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM sekaligus menekan biaya operasional pemerintah daerah.

"Mobil operasional yang menggunakan bensin sudah kami lelang semuanya dan saat ini masih dalam proses. Kami berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke kendaraan listrik," ujarnya, Jumat (26/5).

Baca Juga:Tertibkan Ojol dan Taksi Online, Dishub Jakarta Siapkan Aturan Relaksasi Parkir di Gedung

Selain mengganti kendaraan operasional, Pemkot Surabaya juga mendorong penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan yang tidak memerlukan mobilitas kendaraan roda empat demi efisiensi anggaran.

Namun, tidak semua armada Pemkot dapat beralih ke energi listrik. Sejumlah kendaraan pelayanan publik, seperti truk sampah, armada sungai, kendaraan pengerukan, dan pemadam kebakaran masih bergantung pada solar.

Oleh karena itu, Pemkot Surabaya telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar armada pelayanan dasar masyarakat dapat memperoleh akses BBM bersubsidi, sehingga menekan biaya operasional.

"Langkah ini menjadi strategi efisiensi agar anggaran tidak semakin terbebani oleh kenaikan harga BBM. Kendaraan tersebut juga digunakan untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk kegiatan administratif pemerintahan," imbuhnya.

Sebagian armada persampahan telah mendapat persetujuan BBM subsidi. Sementara pengajuan untuk armada pemadam kebakaran dan kendaraan sektor pekerjaan umum masih dalam proses pembahasan kementerian terkait.

Eri Cahyadi menegaskan, dukungan subsidi BBM penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah kenaikan harga solar non-subsidi yang berpotensi membebani operasional daerah secara signifikan.

"Kami berharap ada skema yang dapat mendukung operasional armada pelayanan publik, sehingga pemerintah daerah tetap dapat menjaga kualitas layanan kepada masyarakat secara optimal," pungkas Eri. (*)