Ketua DPRD Gresik Terima Pesan dari Guru Honorer Terkait Nasibnya Selepas 2025, Bakal Dipecat?

JawaPos.com - Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir mengaku sering menerima pesan dari para guru honorer. Mereka menyampaikan kekawatiran terkait nasib selepas 2025.

“Rencananya memang akan diakomodir lewat BOS pendamping itu. Kami di pemerintahan berupaya tidak ada pemecatan karena memang guru dibutuhkan,” ujar Syahrul Munir.

Diketahui, bulan Desember ini merupakan bulan terakhir ratusan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Gresik mengabdi. Sebab sesuai UU tentang ASN, pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan hanya berasal dari PNS dan PPPK.

Di Kabupaten Gresik jumlah tenaga honorer yang terancam itu hampir 1.000 orang. Guru mendominasi dengan jumlah sekitar 800 orang.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada 25 November 2025 mengeluarkan surat edaran yang menegaskan bahwa seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menyelesaikan status pegawai non ASN sebelum memasuki 2026.

Namun Pemkab Gresik tidak berdiam diri. Rencananya para honorer terutama guru itu akan dicarikan skema agar tetap bisa bekerja. Apalagi saat ini kebutuhan guru masih belum mencukupi.

Kepala Dinas Pendidikan Gresik S. Hariyanto mengatakan, masih akan mendalami skema yang akan dilakukan. Terutama koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Gresik.

"Saat ini salah satu opsi yang muncul yakni pembiayaan gaji melalui BOS pendamping. Kami masih koordinasi dengan BKPSDM,” ucap Hariyanto.

Baca Juga: Polrestabes Surabaya Ungkap 43 Kasus Curanmor dalam 2 Bulan Terakhir, 8 Pelaku Ternyata Residivis

Saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang menyusun payung hukum untuk pembiayaan melalui BOS pendamping itu.

Kepala BKPSDM Gresik Agung Endro Utomo mengatakan, honorer yang tidak masuk PPPK paruh waktu akan diakomodir melalui outsourcing. Namun untuk guru tidak bisa.

“Kemarin sempat mendapat informasi jika pusat sedang menyusun aturan untuk BOS pendamping,” ucap Agung Endro Utomo.

Meski begitu mekanisme itu sepenuhnya menjadi kewenangan Dispendik. Sebab pengampu para guru menjadi ranah Dinas Pendidikan.

“Kami hanya di akhir saja. Sepenuhnya ada di Dispendik,” ucapnya.