Pemkot Surabaya Pilih Ajukan Utang Daerah Rp 452 Miliar daripada Naikkan Pajak Warga untuk Biayai Pembangunan Infrastruktur

JawaPos.com - Tidak ingin membebani warga dengan kenaikan pajak, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memilih mengajukan pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah sebesar Rp 452 miliar.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa dana ini merupakan bagian dari Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang diajukan untuk membiayai proyek infrastruktur.

Ia menyebut PAD Surabaya 2025 mengalami penurunan, salah satunya akibat tarif pajak parkir berkurang dari 20 persen menjadi 10 persen. Kondisi ini memberikan Pemkot dua pilihan, yakni menaikkan pajak atau mencari pembiayaan alternatif.

"Pemerintah itu wajib berkorban demi rakyatnya. Kami (Pemkot Surabaya) memilih untuk melakukan pembiayaan agar tidak terjadi gejolak sosial," terang Eri di Balai Kota Surabaya baru-baru ini.

Pinjaman daerah nantinya digunakan untuk membiayai proyek-proyek prioritas. seperti Jalur Lingkar Barat (JLB), pelebaran Jalan Wiyung hingga Gresik, diversi saluran Gunungsari, PJU, dan penanganan genangan air.

Proyek-proyek tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Surabaya. Sebut saja diversi saluran Gunungsari, anggaran difokuskan untuk pembebasan lahan lebih dulu agar proses konstruksi bisa segera dilaksanakan.

“Keputusan ini diambil setelah melakukan kajian mendalam dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPRD Surabaya. DPRD juga sudah menyetujui langkah strategis ini,” imbuhnya.

Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri menegaskan bahwa pemerintah harus mendukung investasi dengan membangun infrastruktur pendukung seperti jalan dan transportasi.

Politikus PDIP itu mengklaim bahwa strategi ini menjadi contoh bagi daerah lain. Ia mengimbau kepala daerah untuk tidak menaikkan pajak, melainkan menggunakan skema pembiayaan alternatif.

"Pembangunan infrastruktur akan menarik banyak orang, meningkatkan PAD, dan pada akhirnya digunakan untuk mensejahterakan warga miskin. Kebijakan ini telah diikuti 92 kota di Indonesia," imbuh Eri.