HUT ke-78 Jatim: Menuju Zero Kemiskinan Ekstrem

Selama beberapa tahun terakhir, salah satu PR terbesar pemprov serta semua pemerintah daerah di Jatim adalah menurunkan angka kemiskinan. Secara bertahap, persoalan klasik itu mulai bisa diatasi.

---

ITU terlihat dari makin berkurangnya jumlah warga miskin di Jatim. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan I 2023, persentase penduduk miskin di provinsi ini tersisa 10,35 persen. Turun 0,14 persen dibandingkan triwulan III 2022 sebanyak 10,49 persen.

Dari segi kuantitas, hingga triwulan I 2023, terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 383.920 jiwa dalam setahun.

”Alhamdulillah, lewat capaian ini, Jatim menjadi provinsi terbanyak yang berhasil menurunkan angka kemiskinan,’’ kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Jawa Pos kemarin (11/10).

Penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim juga menunjukkan perkembangan signifikan. Pada 2021, tercatat ada 1,74 juta warga atau 4,4 persen yang masuk kategori tersebut. Angka itu turun drastis di awal 2023, tingkat kemiskinan ekstrem tinggal 1,8 persen.

Orang nomor satu di Jatim itu memastikan penanganan kemiskinan ekstrem masih menjadi prioritas pemprov. Karena itu, Khofifah juga sudah menginstruksi seluruh kepala daerah di Jatim untuk terlibat. ”Sehingga, misi agar Jawa Timur zero (nol) kemiskinan ekstrem bisa tercapai,” katanya.

Berkurangnya tingkat kemiskinan di Jatim tak terlepas dari pergerakan positif di berbagai sektor. Mulai pertumbuhan ekonomi dan investasi hingga makin berkurangnya tingkat pengangguran.

Selain itu, sederet program yang digulirkan pemerintah memberi andil positif. Salah satunya, program bantuan produktif yang digulirkan pemprov. Lewat program tersebut, pelaku UMKM mendapat bantuan Rp 1,5 juta.

Sejumlah program kemudahan kredit ikut berkontribusi. Di antaranya, prokesra, KUR, dana bergulir, serta fasilitasi pem-biayaan lainnya. Pemprov juga memberikan subsidi bunga lewat prokesra.

Penurunan kemiskinan juga beriringan dengan keberhasilan Jawa Timur dalam meningkatkan status kemandirian desa dari tahun 2021 sebanyak 697 desa mandiri menjadi 1.490 desa mandiri pada 2022 atau meningkat 113,77 persen.

’’Peningkatan desa mandiri itu juga merupakan capaian tertinggi secara nasional. Bahkan, pada 2023 ini kita targetkan naik di atas 2.500 desa mandiri. Saya yakin ini insya Allah akan terwujud, bahkan melampaui,’’ jelas gubernur perempuan pertama di Jawa Timur tersebut. (hen/c7/ris)