Masih Langka, Saatnya Kaji Ulang Alur Subsidi Minyak Goreng

JawaPos.com – Persoalan kelangkaan minyak goreng (migor) masih begitu rumit. Bukan hanya stoknya yang menghilang di pasaran. Harga komoditas itu pun masih sulit sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah.

Berdasar hasil penelusuran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur, pemberlakuan HET migor hanya terjadi di sebagian minimarket. Itu pun stoknya terbatas.

Sementara itu, mayoritas pedagang, terutama di tingkat pengecer, masih menjual di atas HET Rp 11.500 hingga Rp 14 ribu per liter. ’’Fakta di lapangan lebih mahal. Ada yang dijual Rp 18 ribu, bahkan mencapai Rp 20 ribu. Masyarakat terpaksa membeli karena khawatir tidak mendapat stok barang,’’ jelas Ketua YLPK Jawa Timur Said Sutomo.

Bahkan, tak sedikit toko yang memberlakukan syarat tertentu agar bisa membeli migor. Misalnya, sistem bundling (disertai pembelian barang lainnya).

Said menilai pemicu kelangkaan dan harga mahal migor cukup kompleks. Selain karena persoalan distribusi, program subsidi yang diberlakukan pemerintah belum bisa menyelesaikan persoalan. ’’Idealnya, subsidi diberikan langsung ke masyarakat. Yakni, lewat RT maupun RW dalam bentuk kupon. Cara ini lebih tertib,’’ ucapnya.

Di sisi lain, pemprov masih menelusuri kemungkinan adanya persoalan pada mata rantai distribusi. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta jajarannya memantau seluruh distributor migor. Dia juga mengimbau seluruh kepala daerah untuk melakukan hal serupa. ’’Sebab, mayoritas produsen tidak mengurangi kapasitas produksi,’’ katanya.