Perwali Surabaya Soal PSBB Dinilai Ada Kelemahan

JawaPos.com–Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya akan diberlakukan pada 28 April hingga 11 Mei 2020. Beberapa kalangan menilai, ada sejumlah kelemahan dalam perwali itu, sehingga perlu diperbaiki.

M. Sholeh, salah seorang pengacara menilai ada tiga kelemahan dari Perwali PSBB itu. Yakni pada Perwali PSBB itu yakni tidak ada upaya pemerintah kota menutup pabrik, melainkan yang ditutup hanya kantor-kantor. Padahal, interaksi ribuan karyawan ada di pabrik. Selain itu, tempat ibadah diminta tutup, tetapi mal tidak ditutup. Padahal, orang ke masjid biasanya tidak lama paling hanya 10 menit. Apalagi banyak masjid di Surabaya sudah menerapkan protokol kesehatan yang diminta pemerintah dengan mengikuti phyisical distancing atau jaga jarak fisik serta membiasakan cuci tangan dengan sabun.

”Ketiga, perwali ini lebih banyak bicara kewajiban daripada hak masyarakat yang terdampak Covid-19,” ujar M. Sholeh seperti dilansir dari Antara pada Minggu (26/4).

Dia mencontohkan, bagaimana nasib UMKM di Surabaya yang pendapatannya menurun selama pandemi Covid-19?. Selain itu, bagaimana orang yang ditagih kredit? Sholeh mempertanyakan kenapa hal itu tidak diatur dalam perwali untuk menerima bantuan atau advokasi. ”Padahal, untuk pelaku usaha diatur intensif dari pemkot, kenapa orang kecil tidak? Ayo kita kritisi supaya hak warga terlindungi,” kata M. Sholeh.

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, harus disadari bahwa Perwali 16/2020 tentang PSBB bukan produk hukum yang biasa karena berbeda dari perwali-perwali lain. Hal itu karena perwali tersebut dibuat dalam waktu cepat dan harus segera diterapkan mengingat aspek kedaruratan yang sangat menonjol.

”Meski telah diundangkan pemkot, tidak otomatis seluruh masyarakat luas tahu, mengerti, dan memahami produk hukum itu,” terang Adi.

Menurut dia, keberhasilan PSBB tersebut, selain karena kerja keras pemerintah, segenap tenaga medis, dan aparatur keamanan, juga harus ditopang partisipasi publik, dalam bentuk ketaatan warga. Tanpa partisipasi publik, tanpa ketaatan warga, mustahil PSBB berhasil menghentikan pendemi Covid-19.

Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M. Fikser mengatakan, Perwali 16/2020 yang sudah ditandatangani Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada 24 April, langsung disosialisasikan hingga 27 April 2020. ”Kemudian pada Selasa (28/4) April hingga Senin (11/5) langsung pelaksanaan PSBB,” kata Fikser.

Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan sebelumnya mengatakan, Pemkot Surabaya telah menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan PSBB bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) di Graha Sawunggaling, Kota Surabaya, pada Sabtu (25/4). ”Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi agar selama pelaksanaan PSBB bisa berjalan efektif dan lancar,” kata Hendro.

Menurut dia, ada poin-poin penting yang sudah dikemukakan dengan semua jajaran samping dari kepolisian dan TNI maupun kecamatan dan kelurahan. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar pada saat pelaksanaan PSBB tidak ada keragu-raguan lagi.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=8Y4CaUASVPM

 

https://www.youtube.com/watch?v=LCNwf2BEMfA

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUgKwymoGHc