Logo JawaPos
Author avatar - Image
Kamis, 9 Januari 2020 | 00.29 WIB

Soal Kali Lamong, Ecoton: Capek Mikir, Pemerintah Terkesan Tak Serius

BERBASAH-BASAH: AKBP Kusworo Wibowo memberikan bantuan kepada anak-anak korban banjir di Desa Deliksumber, Benjeng, kemarin sore. (Galih Waicaksono/Jawa Pos) - Image

BERBASAH-BASAH: AKBP Kusworo Wibowo memberikan bantuan kepada anak-anak korban banjir di Desa Deliksumber, Benjeng, kemarin sore. (Galih Waicaksono/Jawa Pos)

JawaPos.com - Entah sudah berapa ratus kali pertemuan digelar untuk membahas Kali Lamong. Baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. Namun, selama itu pula belum juga ada tindakan konkret. Faktanya, banjir Kali Lamong masih terus terjadi. Setiap mendung gelap, segelap itu perasaan waswas yang menghinggapi warga.

Daru Rini, peneliti dari Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), mengungkapkan, pihaknya juga sudah berkali-kali ikut pertemuan soal Kali Lamong. ’’Capek mikir. Pemerintah terkesan tidak serius. Ramai-ramai mikir kalau sedang banjir seperti saat ini saja. Setelah itu lupa, izin bangunan dibiarkan lolos. Padahal, bangunan-bangunan itu berada di bantaran sungai,” ujar perempuan yang tinggal di Wringinanom, Gresik, tersebut.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, sudah jelas bahwa kawasan lindung sempadan sungai di muara sungai ditetapkan dengan lebar minimal 100 meter. Baik di sisi kiri maupun kanan aliran sungai. Sementara itu, lebar Kali Lamong sampai ke muara saat ini hanya sekitar 30 meter. ’’Penampang aliran sungai sampai ke muara, seharusnya itu semakin melebar. Tujuannya, menampung akumulasi air dari berbagai hulu sungai,” jelas alumnus biologi Unair itu.

Faktanya, lanjut Daru, kondisi Kali Lamong sekarang ini justru menyempit ke arah muara. Berdasar pengamatan yang dilakukan sejak 2014, di sempadan Kali Lamong berdiri bangunan. Baik untuk sisi kanan yang masuk wilayah Kota Surabaya maupun sisi kiri di kawasan Gresik. ’’Kalau tetap dibiarkan bangunan tumbuh di sempadan sungai sampai ke muara, tidak ada tindakan dari pemerintah, ya begini terus. Nggak usah sambat,” ungkapnya.

Bila terjadi banjir, lanjut Daru, sejauh ini para pemangku kepentingan terkesan hanya bisa saling lempar tanggung jawab dan kewenangan. Padahal, seharusnya mereka bisa saling sinergi demi kepentingan masyarakat. ’’Kalau ditotal kerugian sejak banjir Kali Lamong yang bertahun-tahun terus terjadi, saya kira sudah triliunan,’’ pungkasnya.

Editor: Dhimas Ginanjar
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore