Peduli Pemanfaatan Pesisir dan Laut, Gubernur Khofifah Dapat Apresiasi

JawaPos.com- Beragam apresiasi dan penghargaan terus diterima Pemprov Jatim dan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Kamis (16/2), Pemprov Jatim meraih dua penghargaan sekaligus dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2023 yang diserahkan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin di Jakarta.

Dua penghargaan tersebut adalah tingkat pratama untuk kategori persaingan usaha daerah dan tingkat madya untuk kategori kemitraan daerah. ‘’Penghargaan dari KPPU ini menjadi motivasi bagi Pemprov Jatim agar semakin meningkatkan motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan iklim investasi dan usaha yang sehat, seimbang dan berkeadilan bagi semua,’’ ujarnya.

Pada hari yang sama, Gubernur juga mendapat apresiasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat atas dedikasi dan kepeduliannya terhadap sektor kelautan, perikanan, dan konservasi. Juga, komitmen dalam membantu  pembudidaya ikan, nelayan, UMKM pengolahan ikan, dan pembangunan kawasan konservasi pesisir maupun laut.

Penghargaan tersebut diserahkan Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim yang mewakili PWI Pusat kepada Gubernur Khofifah, saat penutupan Seminar Nasional bertema Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut di Hotel Platinum, Surabaya, Kamis (16/2) sore.

Dalam kesempatan itu, Khofifah menyampaikan terimakasih dan apresiasinya bagi seluruh masyarakat nelayan dan pelaku ekonomi di wilayah pesisir Jatim. Menurut dia, mereka memiliki peran kuat dalam mewujudkan pembangunan dan peningkatan kualitas sektor perikanan kelautan.

Sejatinya, kata dia, laut merupakan sumber penghidupan yang harus dikelola dan dijaga untuk kemakmuran bersama. Bagaimana menjaga keberlangsungan sektor perikanan dan kelautan, harus tetap berseiring dengan upaya menjaga daya dukung alam dan daya dukung lingkungan.

Khofifah mengatakan, saat ini terdapat berbagai isu strategis di bidang kelautan dan perikanan. Seperti perubahan iklim global dan degradasi sumberdaya  pesisir, konflik pemanfaatan ruang laut, serta belum optimalnya pemahaman stakeholders  terhadap kepastian hukum.

Untuk itu, Pemprov Jatim melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla)  terus melakukan berbagai upaya. Terutama dalam menghadapi perubahan iklim global dan degradasi sumberdaya pesisir. Di antaranya, penetapan kawasan konservasi Perairan Gili Ketapang seluas 478 hektare (Ha), rehabilitasi terumbu karang seluas 24,84 Ha, rehabilitasi mangrove seluas 1.821,08 Ha, dan pembangunan 11 tangkis laut (tanggul penahan ombak).

Selain itu, Diskanla juga telah melakukan berbagai upaya seperti Underwater Restocking. Yakni, penebaran benih ikan ke dalam rumah ikan yang ditenggelamkan ke dasar laut tiga bulan sebelumnya,

Dengan begitu, benih ikan bisa berkembang biak dan besar dalam rumah ikan yang telah dipenuhi lumut atau tritip dan plankton sebagai sumber makanan benih ikan. Lalu, program Beach Clean Up dan kegiatan penebaran benih-benih ikan lokal di berbagai daerah.

“Kami juga terus melakukan legalitas pemanfaatan ruang laut sebanyak 76 dokumen, pengadaan sarana prasarana berupa kapal sebanyak 16 kapal, rutin melakukan patroli bersama Polairud dan TNI-AL, serta melakukan sosialisasi kepada stakeholders yang memanfaatkan ruang laut,” katanya.

Khofifah menegaskan, upaya menjaga daya dukung alam dan lingkungan saat ini menjadi penting. Apalagi saat ini green economy telah bertransformasi menuju blue economy. Ekonomi hijau merupakan upaya mengelola ekonomi dengan limbah yang ramah linkungan. Adapun ekonomi biru bagaimana mengelola ekonomi dengan nirlimbah (tanpa limbah).

“Blue economy atau ekonomi biru adalah konsep yang harus kita kembangkan saat ini maupun yang akan datang. Konsep blue economy di sektor laut adalah pemanfaatan laut untuk ekonomi masyarakat tapi tidak merusak lingkungan sehingga berkelanjutan atau sustainable,” katanya.