Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi: Semua UMKM Harus Berizin

JawaPos.com – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi perhatian serius Pemkot Surabaya. Berbagai kebijakan digulirkan untuk menggerakkan usaha sektor mikro. Tujuan utamanya adalah pemulihan ekonomi pascapandemi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan pihaknya akan melakukan intervensi kebijakan agar ekonomi UMKM bergerak. Nah, untuk memudahkan upaya itu, pemkot meminta semua UMKM memiliki izin usaha. Eri mengaku sudah meminta Dinas Perdagangan (Disdag) Surabaya untuk mendampingi para pelaku UMKM guna mengurus izin.

”Fungsinya (izin usaha, Red) berhubungan dengan intervensi pemerintah ke UMKM,’’ kata Eri di balai kota Selasa (30/11). Pemkot sudah melakukan sejumlah upaya untuk membantu ekonomi UMKM.

Salah satunya berupa pinjaman lunak. Pemkot melalui Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU) menyediakan stimulus usaha.

Per pelaku usaha bisa meminjam dana dengan nilai maksimal Rp 2 juta. Bunganya hanya 3 persen. Sejauh ini program BUMD itu sudah menyasar sedikitnya 419 UMKM. Diharapkan semakin banyak UMKM yang mengakses bantuan itu untuk mengembangkan usahanya.

Untuk bisa mengaksesnya, UMKM harus punya izin usaha. Eri meminta disdag untuk mempermudah perizinan. Tidak sampai berlarut-larut. Cukup membuat surat pernyataan atau tulisan dengan keterangan jenis usaha yang dikerjakan. ”Yang lain bisa menyusul. Kalau ternyata nanti tata ruangnya tidak sesuai, ya berarti izinnya dicabut,’’ tegasnya.

Dia menyampaikan, pengurusan izin usaha bisa melalui Surabaya Single Window (SSW). Itu secara otomatis akan tersambung dengan one single submission (OSS) milik pemerintah pusat. Dengan demikian, pengurusannya tidak masuk ke pemkot, tapi langsung ke OSS pusat. ”Intinya, saya minta pendampingan izin UMKM. Sehingga semua UMKM di Surabaya mengantongi izin,’’ papar Eri.

Dengan begitu, berbagai jenis UMKM akan mudah terdeteksi. Misalnya, berapa UMKM yang bergerak di bidang produksi sepatu, handicraft, penjahitan, pembuatan kue, atau kegiatan produktif lainnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwiek Widayati memastikan pihaknya sudah proaktif melakukan pendampingan perizinan kepada UMKM. Semua pelaku UMKM yang didampingi sudah mengantongi surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau nomor induk berusaha (NIB). ”Pendampingan selalu kita lakukan,’’ ujar Wiwiek.

Disdag juga berharap pelaku usaha yang belum mengurus izin untuk proaktif. Bisa melapor ke dinas perdagangan untuk diberi pendampingan terkait tata cara pengurusan izin usaha. ”Kami siap mendampingi. Karena izin ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan usaha ke depan,’’ imbuhnya.

Kabid Pemasaran Disdag Surabaya Farida Fitrianing Arum menambahkan, ada ribuan pelaku UMKM binaan disdag yang sudah memiliki izin. Persisnya 2.516 UMKM. Menurut dia, data itu akan terus bertambah. Sebab, banyak juga pelaku usaha baru yang sedang mengurus izin usaha. ”Datanya sangat dinamis sehingga bisa terus nambah,’’ kata Farida.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya juga ikut mendampingi pengurusan izin usaha. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya Widodo Suryantoro menyampaikan, ada 4.000-an pelaku usaha di bawah binaannya. Nah, hampir 50 persen dari jumlah itu sudah memiliki izin usaha. ”Kita pastikan bertambah,’’ katanya.

Menurut dia, dokumen izin usaha sangat penting. Terutama ketika pelaku usaha ingin mengembangkan usahanya. Misalnya, saat pengurusan merek, kerja sama antar perusahaan, hingga urusan perbankan. ”Dengan dokumen ini (izin usaha, Red), mitra kerja akan percaya keberadaan dan kualitas usaha,’’ ujar Widodo.

Bukan hanya izin usaha. Pihaknya juga terus melakukan pendampingan lainnya. Misalnya, membantu promosi atau pemasaran produk, peningkatan kualitas produk, dan pelatihan transaksi berbasis online. Sejauh ini, lanjut Widodo, ada seribu lebih UMKM yang mengalihkan metode transaksi dari manual ke transaksi secara online. ”Ini tentu kemajuan bagi UMKM, khususnya selama pandemi ini,’’ jelas Widodo.

BEBERAPA INTERVENSI PEMKOT SURABAYA UNTUK UMKM

- Fasilitasi pinjaman lunak modal usaha Rp 2 juta per UMKM.

- 26.342 pelaku UMKM mendapatkan BPUM. Bantuan modal itu Rp 1,2 juta per UMKM.

- Bebaskan biaya sewa 1.016 stan pedagang SWK selama Juli–Agustus.

- Sederhanakan pengurusan izin usaha UMKM.

- Penguatan digitalisasi UMKM seperti e-peken dan kerja sama dengan e-commerce.

Sumber: Reportase Jawa Pos