Kucuri Setiap Dusun Rp 300 Juta-Rp 500 Juta

JawaPos.com - Pembangunan dusun dan desa merupakan kunci kemajuan kabupaten. Jadi, keduanya harus diberdayakan. Setelah program Pesona Desa yang dipeloporinya menunjukkan hasil, Mas Iin meneguhkan komitmennya kepada dusun dan desa. Setiap dusun layak dikucuri anggaran Rp 300 juta sampai Rp 500 juta.

”Pembangunan bisa dimulai dari lingkungan sekitar kita tinggal,” kata pengusaha muda yang bernama lengkap Achmad Amir Ashlichin. Sebagai calon bupati, Mas Iin menguatkan visinya dengan program mbangun desa nata kutha. Tujuannya, menyejahterakan desa di seluruh Kabupaten Sidoarjo.

Mas Iin merasa pembangunan potensi di desa masih kurang maksimal. Desa-desa perlu solusi cepat untuk menyelesaikan persoalan setempat. Sebab, mayoritas hasil musrenbang desa tidak terakomodasi dalam APBD kabupaten. Di sisi lain, dana APBDes terbatas. Peruntukannya pun harus mengikuti aturan.

Anggota Komisi B DPRD Jatim itu punya solusinya. Musrenbang bisa dimulai dari tingkat dusun. Tidak hanya di tingkat desa seperti sekarang. Lalu, harus ada jaminan alokasi sejumlah anggaran untuk menindaklanjuti hasil musrenbang dusun.

Bagaimana solusinya? Nah, Pemkab Sidoarjo memberikan bantuan keuangan khusus (BKK) untuk desa. ”Bantuan keuangan khusus yang turun ke desa tersebut sebagai tindak lanjut hasil musrenbang dusun,” kata sosok muda yang kini juga menjabat ketua Garda Bangsa Jatim itu.

Nilainya antara Rp 300 juta - Rp 500 juta per dusun. Setiap tahun ada. Namun, usulan-usulan hasil musrenbang dusun diverifikasi dulu. Ada kriterianya. Yakni, harus berupa solusi masalah di lingkungan dusun. Harus selaras dengan RPJMDes dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo.

Tambahan berbentuk bantuan keuangan khusus (BKK) dimasukkan di APBDes. Dilaksanakan oleh pemdes. Bisa juga dilaksanakan OPD terkait di pemkab bila pihak desa tidak mampu melaksanakannya sendiri.

Dalam hitung-hitungan Mas Iin, tambahan alokasi anggaran untuk dusun itu maksimal sekitar Rp 450 miliar. Itu sudah total untuk 906 dusun. Bila dibandingkan dengan nilai APBD 2020 Sidoarjo Rp 5,3 triliun, anggaran yang dibutuhkan kurang dari 8,5 persen dari total belanja APBD Sidoarjo 2020.

BKK disiapi juklak dan juknis. BKK ke desa tersebut seperti DAK dari kementerian ataupun bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Proposal dibuat oleh OPD dan dilampiri surat pengantar oleh bupati yang akan ditujukan ke pemerintah pusat (kementrian) atau gubernur (pemprov).  Untuk mendapat BKK, desa mengajukan proposal sebagai hasil musrenbang dusun. Dilampiri surat pengantar dari kepala desa yang ditujukan ke bupati (pemkab).

Untuk apa saja bantuan Rp 300 juta - Rp 500 juta per dusun itu?  Mas Iin menegaskan bisa untuk apa saja. Sesuai program dan kebutuhan dusun. Bisa buat infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, peningkatan SDM, dan sebagainya. Untuk pengembangan usaha BUMDes juga bisa.

”Keterlibatan dan peran serta masyarakat dusun mulai usul perencanaan sampai pengawasan dalam pelaksanaan sangatlah besar,” ujar mantan anggota DPRD Sidoarjo dua periode itu.

Dengan begitu, transparansi penyelenggaraan, akuntabilitas pelaksanaannya, dan kemanfaatan hasilnya bisa tercapai. Dirasakan langsung oleh masyarakat di setiap dusun. Bila permasalahan di semua dusun bisa terselesaikan, kenyamanan hidup akan meningkat drastis.

”Sehingga kualitas kehidupan meningkat pula. Desa akan sejahtera,” kata penyandang dua gelar dari Universitas Melbourne, Australia, itu. Jika semua desa sudah sejahtera, Sidoarjo juga sejahtera.

Ide anggaran untuk dusun setiap tahun itu muncul dari pengalamannya sebagai anggota DPRD Sidarjo selama 10 tahun. Juga anggota DPRD Jatim. Banyak bersahabat dengan kepala desa/lurah, perangkat desa, anggota BPD, karang taruna, dan pegiat desa lainnya. ”Banyak teman di Kemendes PDTT. Sekaligus dengan Pak Menterinya Dr (HC) Abdul Halim Iskandar,” ujarnya.