Konsep Kafir dalam Deradikalisasi

Dalam perspektif ini, identitas ”kafir harbiy” tersebut otomatis ”lepas” jika mereka meminta perlindungan dan keamanan kepada kaum muslimin (ahlu al-dzimmah - musta’manin). Selain itu, nonmuslim yang tidak boleh dimusuhi adalah mereka yang secara sukarela menyepakati perjanjian untuk hidup damai bersama kaum muslimin yang disebut mu’ahadin.

Akhirnya, ada beberapa masukan kepada pemerintah. Pertama, sudah saatnya BNPT lebih memfokuskan pola soft power, yaitu pembinaan dan berdialog dengan mereka tentang pemahaman agama yang benar dan sekaligus memperkuat rasa kebangsaan. Kedua, sudah saatnya kurikulum pendidikan agama (Islam) di level perguruan tinggi didesain sedemikian rupa dan dimasukkan di dalamnya uraian tentang hakikat agama, hubungan agama dan negara, serta hubungan antar-pemeluk agama.

Wallahu a’lam bis-sawab. (*)

*Wakil rais syuriah PW NU Jatim, guru besar sosiologi bahasa UIN Sunan Ampel Surabaya