Rekamannya dengan Bos PLN Disebarkan, Rini Akan Lapor ke Polisi

JawaPos.com - Beredarnya rekaman pembicaraannya dengan Dirut PLN Sofyan Basir membuat Rini Soemarno berang. Dia berencana akan mengambil langkah hukum. Yakninya melapor ke polisi. Namun, dia belum bisa memastikan kapan laporan tersebut diajukan.

"Lihat saja nanti. Tunggu saja," ujarnya setelah menghadiri Musrenbang Nasional 2018 di Hotel Sahid, Jakarta, kemarin.

Rini mengaku tidak memikirkan suara miring yang disampaikan sejumlah kalangan kepadanya. "No comment, nggak apa-apa, silakan saja," ujarnya.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai masalah rekaman percakapan yang melibatkan Rini dam Sofyan perlu mendapat klarifikasi yang jelas. Menurut dia, Presiden Jokowi harus bisa mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah itu di depan publik.

"Kalau perlu, Pak Jokowi menginstruksikan agar keduanya bisa memberikan penjelasan," ujar Jazuli di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dari sisi parlemen, Jazuli juga berharap pimpinan DPR bisa ikut mengawasi. Caranya ialah memanggil keduanya untuk memberikan penjelasan di depan anggota dewan terkait. Menurut dia, pemanggilan di DPR penting sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap pemerintah.

"Jangan langsung menyimpulkan itu salah. Beri ruang lebih dahulu untuk memberikan penjelasan," tuturnya.

Lebih lanjut, saat ini status larangan Rini untuk menghadiri rapat-rapat di DPR masih berlaku sejak diputuskannya pansus Pelindo pada 2017. Jazuli menilai larangan itu hanya bersifat teknis dan bisa dicabut sewaktu-waktu. "Jangan sampai karena masalah teknis itu menghalangi pengawasan," tandasnya.

Kasus rekaman suara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir terus memanas. Kemarin ada dua laporan yang bertolak belakang terkait kemunculan rekaman suara tersebut.

Pertama, Pustaka Institute melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Rini sesuai dengan rekaman tersebut. Laporan kedua berasal dari staf Kementerian BUMN yang melaporkan dugaan terjadinya pidana karena penyadapan pembicaraan Rini dengan Sofyan. Namun, ternyata dua laporan tersebut masih perlu diperbaiki.

Ditemui di kantor Bareskrim, kuasa hukum Pustaka Institute Nur Fikri menerangkan, laporan itu diusung karena berdasar rekaman suara tersebut Rini selaku menteri BUMN diduga menyalahgunakan wewenang. "Untuk memperkaya diri sendiri atau keluarganya, dalam hal ini kakaknya," ucap dia.

Indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang itu ada dalam rekaman yang menyebut meminta saham. "Dengan dilaporkan, tentunya akan diketahui kebenarannya seperti apa," ujarnya.

Menurut Nur Fikri, ada barang bukti berupa rekaman suara yang diserahkan ke Bareskrim. Rekaman suara itu tidak berasal dari media sosial, tapi dari sumber yang dimiliki Pustaka Institute. "Gak bisa disebut ya," elaknya seraya masuk ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT).

Berselang beberapa jam, Jawa Pos menghubungi Nur Fikri untuk mengetahui apakah sudah ada nomor laporan kasus tersebut. Dia mengaku saat ini masih memerlukan perbaikan laporan. "Terutama dari ahli. Nanti kami perbaiki lagi," ujarnya.

Sementara itu, menurut informasi yang diterima Jawa Pos, kemarin siang juga ada seorang staf dari Kementerian BUMN yang melaporkan kasus dugaan penyadapan. Namun, belum diketahui seberapa jauh laporan tersebut.