Dianggap Langgar Pakta Integritas, Patrika Minta Oso Legowo

JawaPos.com - Konflik internal di partai Hanura makin memanas. Dua kubu masing-masing bertahan dengan posisi dan legalitasnya. Desakan mundur kepada Ketua Umum Oesman Sapta Odang pun makin menguat. 

Salah satunya diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Hanura, Patrika S. Andi Paturusi. Menurutnya akan lebih elok dan elegan jika ketum Hanura yang akrab disapa Oso itu mundur dan meletakkan jabatan sebagai ketua umum. 

Pasalnya, Oso pernah menandatangani pakta integritas sebelum menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura. 

"Sebagai seorang politisi, seharusnya dia legowo. Apabila tidak mampu memimpin partai, maka kembalikan mandat kepada para pemilik suara," tuturnya, Rabu (17/1).

Selama satu tahun menjabat ketua umum, dia menilai, Oso tidak mampu menjalankan tugas secara baik. Terbukti banyak konflik internal meledak di Hanura daerah.

Patrika juga mengungkapkan, setidaknya ada enam Ketua DPD Hanura yang diberhentikan secara sepihak oleh Oso tanpa melalui mekanisme partai. Menurut dia, keputusan itu bertentangan dengan AD/ART partai.

"Di dalam poin nomor 2 (pakta integritas?-red) disebutkan, Oso bersedia mematuhi AD/ART Partai Hanura. Sementra itu, di poin nomor 3 disebutkan menjamin soliditas dan kesinambungan Partai Hanura untuk memenangkan Partai Hanura dalam Pemilu 2019," tambah Ketua DPP Partai Hanura Bidang Penanggulangan Bencana Partai Hanura tersebut.

Diketahui, Pakta Integritas dibuat untuk pencalonan Oso sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura Tahun 2016. 

Di dalam Pakta Integritas itu terdapat enam poin. Secara garis besar Pakta Integritas berisi mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan Oso selama menjabat sebagai Ketua Umum. 

Pakta Integritas itu ditandatangani Oso pada 21 Desember 2016. Selain itu, Jenderal. TNI (Purn) Subagyo HS dan Jend. Pol (Purn) Chairuddin Ismail turut menandatangani surat tersebut. 

Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Sarifudin Sudding, membenarkan ada Pakta Integritas tersebut.