Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2018 Sulit Tercapai, Ini Alasannya

JawaPos.com - Tahun baru, semangat baru. Mungkin ungkapan itu bisa menjadi motivasi pendorong bagi setiap orang dalam menyambut 2018 yang sudah di depan mata agar lebih baik lagi.

Hal itu juga yang diharapkan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) untuk ekonomi Indonesia tahun depan. Mengamati apa yang terjadi di 2017, diharapkan ada motivasi lebih dari pemerintah dalam melakukan perbaikan ekonomi di 2018.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira mengatakan, semangat itu adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2018 sebesar 5,1 persen. Harapan itu tentu bukan sebuah pesimisme bagi ekonom muda tersebut.

Kendati pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dalam APBN 2018, namun dirinya menilai target tersebut sulit tercapai. Hal itu juga berkaca pada capaian tahun 2017 ini yang hingga kuartal III-2017, pertumbuhan ekonomi baru mencapai 5,03 persen (Januari - September) dibanding target APBN 2017 sebesar 5,2 persen.

"Harapannya di tahun 2018 ekonomi bisa lebih baik dengan tumbuh 5,1 persen. Harga komoditas jadi penopang perekonomian. Jika ekspor komoditas naik, perekonomian di daerah penghasil komoditas mentah seperti Sumatera dan Kalimantan ikut tumbuh positif," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (26/12).

Lebih lanjut, dirinya menilai pemerintah pada 2018 mendatang perlu lebih sering memberi insentif fiskal dalam paket kebijakan yang dikeluarkan. Dengan langkah itu, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan semakin terdongkrak.

"Lebih dari 14 persen penyerapan tenaga kerja nasional berasal dari sektor industri manufaktur. Kalau paket kebijakan yang diharapkan membantu industri tidak mampu jadi stimulus maka penyerapan tenaga kerja dipastikan tidak optimal. Ujungnya pendapatan masyarakat untuk lebih banyak belanja jadi stagnan," jelasnya.

Selain itu, tahun depan pemerintah juga diharapkan bisa lebih menjaga stabilitas dalam negeri. Pasalnya, dalam dua tahun kedepan Indonesia akan menggelar pesta politik.

"Menjelang tahun politik pengusaha dan investor butuh iklim investasi yang stabil. Hindari kegaduhan dan kebijakan yang membuat cemas dunia usaha khususnya ketidakpastian perpajakan," pungkasnya.