Golkar Mulai 'Sadar', Usung Lagi Ridwan Kamil-Dedi Mulyadi?

JawaPos.com - Partai Golkar membuka peluang lagi mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat. Namun calon yang dimajukan bukanlah Daniel Muttaqien melaikan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan Partai Golkar sepertinya sudah terbuka matanya mengusung kembali Ridwan Kamil.

Sebab diungkapkan Ujang, bagaimanapun elektabilitas Ridwan Kamil lebih tinggi dari kader Partai Golkar Dedi Mulyadi.

"Iya bisa jadi begitu (Partai Golkar sudah sadar diri), karena Ridwan Kamil kemungkian besar menangnya ada," ujar Ujang kepada JawaPos.com, Sabtu (23/12).

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, apabila benar Dedi

Mulyadi menjadi pendamping Ridwan Kamil maka itu pasangannya yang bagus. Ridwan Kamil memiliki dukungan kuat berikut juga dengan Dedi Mulyadi.

"Ridwan Kamil ini mewakili dari selatan Jawa Barat, dan Dedi Mulyadi mewakili dari Purwakarta yang massanya banyak juga di Jalur Pantura," katanya.

Namun demikian saat ini yang menjadi persoalan bagi Partai Golkar adalah, merayu Dedi

Mulyadi bisa berdampingan dengan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Pasalnya Partai Golkar juga tidak ingin kalah dalam perebutan posisi di Jawa Barat.

"Sekarang ini persoalannya apakah mau Dedi Mulyadi jadi wakilnya Ridwan Kamil, itu yang harus dipikirkan Golkar," pungkasnya.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Nusron Wahid mengatakan pihaknya masih mencoba tiga opsi terhadap Dedi Mulyadi. Namun yang jelas Bupati Purwakarta ini belum tentu dicalonkan menjadi calon gubernur (cagub).

Opsi pertama ungkap Nusron, Partai Golkar akan melakukan simulasi mencoba berkoalisi dengan Partai Demokrat, termasuk dengan Deddy Mizwar.

"Jadi ini gubernurnya siapa wakil gubernurnya siapa ini sedang dirundingkan," ujar Nusron di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (22/12).

Opsi kedua adalah, Partai Golkar akan melakukan simulasi berkoalisi dengan Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Namun koalisi tersebut ada satu persyaratan khusus.