Pakai Sistem Keuangan Desa, Korupsi PNS Turun

JawaPos.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis, angka tindak pidana korupsi di tingkat aparatur pemerintah desa di Lombok Tengah (Loteng), mulai mengalami penurunan, dibandingkan 2016 lalu. Itu karena, sebagian besar desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes).

"Termasuk, keterlibatan tim pengawal dan pengaman pembangunan pemerintah daerah (TP4D)," ujar Kajari Praya Feri Mupahir dikutip Lombos Pos (Jawa Pos Grup), Minggu (10/12).

Dia berharap, desa-desa yang belum menerapkannya, bisa mewujudkannya tahun depan. Dengan begitu, pengelolaan anggaran desa diketahui publik, tidak ada yang ditutup-tutupi. Hal itu juga, berlaku bagi seluruh Satuan Kerja Pelayan Masyarakat (SKPM) lingkup Pemkab, dan pemerintah kecamatan.

Jika ditemukan dugaan tindak pidana korupsi, lanjutnya, maka masyarakat diharapkan ikut membantu jaksa, guna melakukan pengawasan. Bukan sebaliknya, dibiarkan begitu saja, sehingga menjadi korupsi yang bersifat laten.

"Seruan dan imbauan sudah kami sampaikan ke masyarakat, melalui penyebaran stiker,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Praya Feby Rudy menjelaskan, sejauh ini jaksa lebih mengedepankan upaya pencegahan daripada penindakan. Caranya, dengan pendampingan TP4D, jaksa masuk sekolah, jaksa masuk Pondok Pesantren (Ponpes), masuk kantor-kantor SKPM, dan jaksa masuk desa.

Tujuannya, kata Feby untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat tentang bahaya korupsi. Sebab keberadaannya secara langsung mengganggu roda ekonomi masyarakat, daerah, nusa, dan bangsa. “Jadi, mari kita bersama-sama memerangi korupsi," jelas Feby.