PPP: Pendidikan Agama Masih Jadi Sampingan

JawaPos.com - Pendidikan keagamaan dan pesantren hingga kini belum begitu mendapat prioritas, ketimbang pendidikan non-agama.

Menurut Anggota Fraksi PPP, Ahmad Baidhowi, perlu adanya harmonisasi dan pembahasan RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamanaan dan Pondok Pesantren.

"Kami sudah menyurati pimpinan Baleg (Badan Legislasi) agar segera melakukan pembahasan terhadap RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren. Ini usulan dari PPP,” ucap Awiek, sapaan Baidhowi, Jumat (8/12), dilansir RMOL.co (Jawa Pos Grup).

Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 yang disahkan awal pekan lalu, RUU ini naik dari nomor 43 menjadi 37.

Menurut Awiek, dengan naiknya nomor urut ini, pembahasan harus segera dilakukan agar RUU tersebut benar-benar bisa disahkan di 2018 nanti.

Awiek menganggap, RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren termasuk yang ditunggu-tunggu publik. Makanya, DPR tidak boleh berlama-lama. DPR harus bekerja cepat.

"Ini ditunggu publik karena ini menyangkut nasib lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia, baik Islam, Kristen, Budha, Katolik, maupun Konghucu. Jadi, bukan satu agama saja. Saya berharap, di tahun 2018, RUU ini bisa disahkan sehingga kita punya payung hukum yang jelas,” beber dia.

Selama ini, tambahnya, lembaga pendidikan keagamaan seringkali dinomorduakan dalam sistem pendidikan nasional.

Dana yang diberikan Pemerintah sangat kecil. Bahkan, keberadaannya sering tidak dipandang.

Menurut Awiek, hal ini terjadi karena pengaturannya kurang tertata dengan baik. Masalah pendidikan hanya diatur dalam UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-Undang tersebut hanya bersifat umum.

"Selama ini hanya di Sisdiknas, bukan Undang-Undang khusus. Makanya harus ada Undang-Undang khusus agar hasilnya juga bagus. Ke depan, kita berharap tak ada lagi yang meragukan pendidikan keagamaan,” ucapnya.

Kata dia, Undang-Undang tersebut juga bisa mengurangi masalah dalam pendidikan umum. Contohnya masalah sistem full day school.

Jika ada Undang-Undang khusus, dia yakin wacana full day school tidak akan menjadi kontroversi.

Sebab, tidak akan ada lagi kekhawatiran lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah diniyah bubar dengan penerapan sistem itu.

Selama ini, tambahnya, lembaga pendidikan keagamaan cuma diajarkan ala kadarnya. Pendidikan keagamaan tidak mendapat porsi yang lebih tinggi.