Munaslub Golkar, AL Lebih Pilih Airlangga Dibanding Idrus

JawaPos.com - Salah satu organisasi pendiri partai Golkar, Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 telah memutuskan untuk mendukung Airlangga Hartarto sebagai pucuk pimpinan baru di partai beringin, menggantikan Setya Novanto yang saat ini masih mendekam di ruta KPK karena kasus korupsi e-KTP.

Ketua umum PPK Kosgoro 1957, Agung Laksono (AL) mengatakan, pihaknya akan membawa nama menteri perindustrian itu ke musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan Desember.

"Calon yang diusung PPK Kosgoro ke munaslub adalah Airlangga Hartanto,” kata Agung Laksono di Kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta, Sabtu (2/12).

Menurutnya, Airlangga merupakan sosok yang tepat untuk memperbaiki kembali elektabilitas Golkar yang terus menurun, serta diharapkan dapat mengembalikan marwah partai yang didirikan Soeharto itu.

"Beliau bisa menjadi figur utama sebagai pembawa slogan anti korupsi, slogan reformasi, slogan kesejahteraan masyarakat. Kami tahu ada beberapa calon namun saat ini yang tepat pak Airlangga" ungkapnya

Menanggapi hal itu, Airlangga merasa terhormat mendapatkan dukungan dari Kosgoro. "Ini mandat yang luar biasa, InshaAllah saya siap menjalankan hasil dari pleno" kata Airlangga.

Sebagai informasi, saat ini Airlangga telah memperoleh dukungan dari berbagai elemen untuk maju menggantikan Novanto. Terakhir, 31 dari 34 anggota DPD 1, MKGR, SOKSI secara resmi menyatakan dukunganya kepada Airlangga.

Lebih lanjut, Agung juga mengapresiasi langkah Setya Novanto mundur dari sejumlah jabatan strategis yang ia pimpin. Hal itu tentunya akan membuat Setnov bisa lebih fokus ke proses hukum yang dijalaninya.

"Saya kira itu langkah yang patut diapresiasi karena berarti beliau menghargai upaya-upaya proses hukum yang dijalaninya" kata Agung, di Kantor PPK Kosgoro, Jakarta, Sabtu (2/12). 

Selain itu, lanjut Agung langkah tersebut sekaligus memberikan jalan bagi Golkar untuk dapat memilih ketua umum baru, serta dapat melanjutkan langkah strategis untuk pilkada serentak, pileg dan pilpres.

Kendati demikian, hingga saat ini partai beringin itu masih menunggu hasil praperadilan yang sedang menjerat ketua umumnya sesuai hasil putusan rapat pleno DPP Golkar.