Premium Langka, YLKI Tuding Pertamina Lakukan Pembohongan Publik

JawaPos.com - Masyarakat Kota Batam mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Kelangkaan ini menimbulkan kecaman dari berbagai pihak kepada Pertamina selaku produsen BBM nasional. BUMN itu mengklaim saat ini Pertalite lebih banyak laku.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Batam Fachri Agusta menuding Pertamina telah melakukan pembohongan publik karena mengklaim penggunaan BBM jenis pertalite lebih diminati masyarakat dibandingkan premium. "Sekarang boleh kita uji coba Pertamina memasok premium ke SPBU. Mana yang lebih banyak dibeli masyarakat," kata Fachri seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Selasa (21/11).

Menurutnya, masyarakat terpaksa membeli pertalite karena terpaksa. Sebab begitu sulitnya mendapatkan premium. Sementara pihak Pertamina mengklaim masyarakat Batam telah beralih memilih menggunakan pertalite. Hal itu dipicu oleh kualitasnya yang lebih bagus. Kebutuhan premium pun diklaim pertamina saat ini lebih rendah dibandingkan pertalite. "Ini survei dari mana sih. Pertamina jangan memutarbalikan fakta," tegas Fachri.

"Apa yang diklaim pertamina itu sama sekali tidak berdasar dan mengada-ngada. Masyarakat selama ini sangat resah karena premium sangat langka di semua SPBU," sambungnya.

Dia menyebut kuota premium yang diberikan Pertamina tak lagi sesuai mendasar dan kebutuhan masyarakat saat ini. "Angka itu bukan dari kebutuhan masyarakat. Tapi survei pertamina sendiri. Coba lihat di lapangan, bisa tahu kita berapa kebutuhan premium yang sebenarnya," tegas dia.

Dia menambahkan, jika ingin mengetahui berapa kebutuhan premium masyarakat saat ini, pertamina harusnya mengajak lembaga konsumen untuk melakukan survei. Bukan malah mengklaim sepihak, kalau premium sudah tak jadi kebutuhan utama masyarakat lagi.

"Berani tak ajak lembaga konsumen. Yang kita temukan saat ini selalu alasannya masih pengiriman, kosong, terlambat datang dan sebagainya. Kalau pertalite selalu ada. Akhirnya, mau tak mau masyarakat dipaksa membeli pertalite, artinya ada diskriminatif (membeda-bedakan) antara premium dan pertalite," tegas Fachri.