Selasa, 12 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Kasus AW101, Ini Curhat Marsda Basuki Soal Penetapan Tersangka Dirinya

| editor : 

Basuki

Marsda TNI Supriyanto Basuki mantan Asrena KSAU. (Derry Ridwansah/Jawapos)

JawaPos.com - Setidaknya tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka ‎dalam kasus pengadaan helikopter Agusta Westland 101 (AW-101), milik TNI AU. Salah satunya yang ditetapkan tersangaka adalah Marsda TNI Supriyanto Basuki yang dahulu menjabat sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Udara (Asrena KSAU).

‎Basuki mengaku penetapan dirinya sebagai tersangka menyisakan sejumlah pertanyaan besar. Hal itu diungkapkannya saat bertandang ke redaksi JawaPos.com di Gedung Graha Pena, Kamis (10/12).

“Sampai saat ini saja saya belum melihat dan menerima surat penetapan sebagai tersangka,” ujar Basuki bersama kuasa hukum dan Dispen TNI AU Kolonel Bintang.

‎Basuki juga mengaku penetapan tersangka dirinya malah Ia ketahui dari salah satu media cetak, pada 5 Agustus 2017. Bukan dari pihak POM TNI. 

“Malah yang tahu duluan malah istri saya, katanya lihat di TV, paginya saya baca berita, baru saya tahu,” kata Basuki.

‎Ada tiga sangkaan yang dialamatkan pada Basuki. Pertama, adanya dugaan korupsi, kedua dugaan penyalahgunaan wewenang atau melampaui kewenangan, kemudian ketiga subordinasi.

Soal sangkaan dugaan adanya korupsi yang dilakukan olehnya. Basuki mengatakan, bahwa disebut korupsi apabila adanya kerugian negara. Namun faktanya, BPK samoai saat ini belum mengeluarkan hasil auditnya. 

"Mestinya POM TNI juga belum bisa menentukan kerugian negara, dan mendakwa adanya tindakan korupsi," kata Basuki.

‎Kemudian masalah mengenai penyalahgunaan wewenang. Basuki menjelaskan, bahwa apa yang dilakukannya masih sesuai dengan tugas yang saat itu sebagai Asrena KSAU pada saat itu.

Sementara mengenai dakwaan tidak adanya koordinasi itu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membeli AW-101 jenis VVIP.‎ Meskipun, kata dia, prosedur dan mekanismenya pembelian pesawat angkut juga telah disetujui oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sehingga saya menyatakan dakwaan tidak adanya koordinasi itu kurang tepat, karena saya sebagai bawahan melakukan apa yang menjadi tugas saya,” pungkas Basuki.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, ketiga tersangka itu antara lain Marsekal Muda FA sebagai Pembuat Pejabat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa, Letkol BW sebagai pemegang kas Pelda SS sebagai staf pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, dan Marsekal Muda SB yang pernah menjabat sebagai asisten perencanaan Kepala Staf TNI AU

Penetapan keempat tersangka ini merupakan hasil penyidikan gabungan antara POM TNI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan KPK. Penyidikan telah dilakukan sejak Februari lalu.

Sementara itu, dari pihak swasta, KPK menetapkan Presiden Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka. Irfan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlebih dulu melakukan komitmen dengan pihak Agusta Westland dan menggelembungkan harga helikopter. 

Selain itu, Irfan juga diduga kuat sebagai pihak yang mengatur lelang proyek di TNI AU agar perusahaannya, Diratama Jaya Mandiri menang lelang tender.

Irfan disebut telah meneken kontrak dengan pihak Agusta Westland pada 20 Oktober 2015 dengan nilai kontrak mencapai Rp 514 miliar. Kemudian, pada Juli 2016, PT DJM ditunjuk sebagai pemenang lelang dan membuat kontrak dengan TNI AU dengan nilai kontrak Rp 738 miliar.

Atas perbuatannya, Irfan disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(cr2/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP