Banyak Kontroversi, DPR Harus Audit Pembelian Senjata Polri

JawaPos.com - Impor ratusan pucuk senjata yang dilakukan Polri telah menimbulkan kontroversi. Pengamat kepolisian Reza Indragiri berharap banyak kepada DPR untuk mengambil peran dalam penyelesaian kasus ini.

Menurut dia, DPR memiliki posisi untuk bisa mengatasi masalah ini. “Kontroversi tentang pembelian senjata ini semakin relevan tuntutan agar otoritas terkait seperti DPR melakukan audit persenjataan Polri,” kata dia kepada JawaPos.com, Senin (2/10).

Audit kata dia, bukan sebatas untuk mengetahui jumlah senjata. “Tapi juga untuk menakar kesesuaiannya dengan visi-misi dan kebijakan pimpinan Polri,” tambah dia.

Selain itu, audit juga dilakukan mengukur penggunaan amunisi dan prosedur pengadaannya, berapa yang dipakai. “Untuk apa, kepada siapa dan apa sasarannya, lalu akibatnya, hingga prosedur penggunaannya,” tambah dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini.

Menurut dia, dengan audit berkala semacam itu baru nanti dapat disimpulkan apakah yang dilakukan Polri prosedural atau tidak, tepat guna dan apakah sudah relevan. “Kesimpulan puncaknya, menyimpang atau tidak,” ucapnya.

Kehumasan Polri kata dia juga harus sigap, pasalnya, di awal kontroversi ini, Polri membantah akan kepemilikan senjata itu. Namun pada akhirnya, Polri mengakui kepemilikan senjata itu.

“Klarifikasi lebih cepat lebih baik, agar Polri tidak dianggap telah melakukan pembohongan publik. Mari kita doakan Polri agar tetap promoter, utamanya terpercaya dalam menciptakan rasa aman masyarakat,” tukas dia.