Bangun Pembangkit, PLN Jaminkan Piutang

JawaPos.com  – Anak usaha Perusahaan Listrik Negara, PT Indonesia Power (IP), resmi melakukan sekuritisasi efek beragun aset (EBA). Sekuritisasi tersebut bernama EBA Danareksa Indonesia Power PLN1-Piutang Usaha (EBA DIPP1).

Direktur Utama Indonesia Power Sripeni Inten Cahyani menuturkan, pada tahap pertama, nilai EBA ditawarkan Rp 4 triliun. Aset dasar yang disekuritisasi adalah aset keuangan yang merupakan bagian dari piutang penjualan ketenagalistrikan PLTU Suralaya l-4.

Penerbitan EBA DIPP1 itu seiring dengan rencana strategis IP untuk melakukan sekuritisasi EBA sebanyak-banyaknya Rp 10 triliun. ’’Hal itu akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2018. Tujuannya sebagai salah satu sumber pendanaan untuk mendukung program 35.000 mw,” ujar Sripeni di gedung Bursa Efek Indonesia, SCBD, Jakarta, kemarin (20/9).

Penawaran telah berlangsung pada 4–11 September 2017. Hasil book building EBA DIPP1 mendapat sambutan positif dari investor. Sekuritisasi aset keuangan IP mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 2,7 kali, yakni mencapai Rp 10,05 triliun.

Padahal, target awalnya hanya Rp 4 triliun, yakni EBA kelas A Rp 3,688 triliun dan penawaran terbatas EBA kelas B Rp 312 miliar.

Saat ini IP mengelola operasi dan pemeliharaan pembangkit berkapasitas 14.826 mw. Yakni, Suralaya, Semarang, Perak Grati, Saguling, Bali, Mrica, Priok, dan Kamojang. Selain itu, IP memiliki satu unit jasa pemeliharaan.

Sepanjang tahun lalu, kontribusi produksi listrik perseroan mencapai 29 persen. Salah satu proyek yang akan memanfaatkan dana hasil sekuritisasi aset adalah PLTU Suralaya unit 9 dan 10 dengan total kapasitas 2.000 mw. Proyek itu membutuhkan investasi Rp 43 triliun.

Selain itu, IP akan membangun tiga PLTU Mulut Tambang di Kalimantan dengan total kapasitas 600 mw. Ada pula pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 30 mw di Sulawesi. IP juga berencana membangun mobile power plant di daerah Indonesia Timur untuk memudahkan pasokan listrik ke area terpencil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, sekuritisasi aset anak usaha PLN tersebut sudah lama dipersiapkan. Dibutuhkan keberanian dan kerelaan dari perusahaan untuk melakukan sekuritisasi.

”Itu berbagi dengan pihak lain. Bukan kepemilikan, tapi uangnya. Dapat uang unblock di awal sehingga bisa bangun pembangkit lagi,” katanya. (*)