Menlu Tagih Janji Panglima Myanmar Pulihkan Stabilitas di Rakhine

JawaPos.com - Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing berjanji akan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State. 

Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Nay Pyi Daw, Myanmar, Senin (4/9).

Menanggapi pernyataan itu, Menteri Retno mengharapkan agar otoritas keamanan dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State. 

Karena hal itu diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali  dilanjutkan.

"Termasuk yang sedang dilakukan oleh Indonesia seperti pembangunan rumah sakit di Marauk U, Rakhine State," tegas Retno dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.

Retno menambahkan, berbagai bantuan program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan peningkatan kapasitas termasuk oleh AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar) diharapkan tetap bisa disalurkan. 

“Sejumlah LSM Indonesia telah lama bekerja sama dengan pemerintah dan LSM Myanmar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan. Bantuannya berupa pembangunan jangka menengah dan panjang,” tutur Retno.

Lebih lanjut, Retno menekankan, agar akses bantuan kemanusiaan untuk atasi krisis kemanusiaan saat ini dapat segera dibuka, khususnya bagi LSM Indonesia yang berniat membantu kemanusiaan dapat diberikan. 

“Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat mencapai semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali. Wilayah-wilayah di mana penduduk sangat memerlukan bantuan pangan dan obat-obatan perlu didahulukan. kita menunggu akses untuk dibuka," lanjut Retno.

Dalam pertemuan tersebut, Retno juga menyampaikan pentingnya rekomendasi hasil laporan Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan. 

"Indonesia menyambut baik hasil laporan tersebut dan mengharapkan tindak lanjut rekomendasi laporan dapat segera dilakukan," tuturnya. 

Retno berharap hubungan otoritas Myanmar dengan Bangladesh tetap dapat terjaga. "Keberhasilan pengelolaan perbatasan dengan memperhatikan faktor kemanusiaan akan terlaksana apabila terdapat hubungan baik antara otoritas kedua negara," paparnya.