Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tak Terintegrasi di Semua Daerah

JawaPos.com - Staf Ahli Menteri Koordinator bidang Perekonomian Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Elen Setiadi mengakui jika Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) masih belum terintegrasi di semua daerah.

Kondisi itu membuat pemerintah akan melakukan tindakan cepat. Salah satunya dengan melakukan integrasi melalui kantor layanan terpadu.

Hal ini pun dianggap menjengkelkan bagi pihak Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Sebab, integrasi antara PTSP pusat dan daerah belum terjalin. Untuk itu, kebijakan integrasi layanan pun dikeluarkan oleh pemerintah.

"PTSP kan sampai konstruksi, kita sampai gimana mengawal perizinan dan usahanya. PTSP kita belum terhubung dengan NIK, dan Kemenkumham, Perpajakan, INSW, jadi sistem ini sekarang sistem yang akan bicara. Kalau dulu kan enggak dikawal. Kalau ada hambatan sistemnya akan alert. Karena kita sudah ada model INSW, modelnya akan pakai model INSW dan dikombinasikan dengan PTSP yang ada, tinggal menyatukannya aja," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (31/8).

Sementara itu, Deputi Menko Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian Edy Putra Irawady, mengakui selama ini dunia usaha cukup direpotkan oleh Maslaah perizinan.

Bahkan, hal tersebut membuat realisasi investasi asing hanya 27,5 persen dalam 7 tahun terakhir. Sebuah ironi.

"Orang mau rencana invest PMA saja, ternyata rata-rata dalam 7 tahun terakhir hanya 27,5 persen yang terlaksana, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri hanya 32 persenan, artinya ada gap. Permasalahannya jelas regulasi dan pelayanan publik. ada apa dengan," jelas dia.

Lebih lanjut, pulau Jawa dianggap masih menjadi destinasi investasi paling menarik oleh para investor. Bahkan, terdapat 15 instansi yang terkait dengan perizinan pada produk impor.

Kondisi itu bagai sebuah ironi, sebab Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau insentif lainnya belum efektif diterapkan. (cr4/Hana)