Kader Terseret Kasus e-KTP, Oso Perintahkan Sekjen Hanura Cari Miryam

JawaPos.com - Disebut-sebutnya nama Miryam S Haryani, mantan anggota Komisi II DPR dalam kasus dugaan korupsi e-KTP membuat Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) gusar.

Dia memerintahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Partai Hanura Sarifuddin Sudding untuk mencari keberadaan kadernya dan menjelaskan seperti apa kasus tersebut.  "Saya sampai sekarang ini belum mendapatkan laporan dari Ibu Miryam," ujar Oso saat dikonfirmasi, Selasa (28/3).

Wakil Ketua MPR ini mengaku sampai saat ini Partai Hanura belum menjatuhkan sanksi kepada Miryam. Karena Miryam belum terbukti menerima uang dari korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. "Kalau ada sanksi hukum dan ketetapan hukum, maka sayalah orang yang pertama memecat (Miryam)," katanya.

Sekadar informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut, yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

Keduanya didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional. Dalam dakwaan itu atas perbuatan kedua terdakwa negara dirugikan hingga Rp 2,3 triliun.

Atas perbuatannya itu, Irman dan Sugiharto melangar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (cr2/JPG)