Cari Hunian Terjangkau Yang Dekat Dengan Sarana Transportasi Publik?

JawaPos.com - Hunian jangkung berupa apartemen sudah menjadi tuntutan di sejumlah kota besar karena semakin minimnya ketersediaan lahan. Pembangunan kawasan mix-use (permukiman, jasa, dan komersial) yang terintegrasi dengan simpul transportasi publik atau dikenal dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) kini jadi solusi isu penyediaan perumahan dan kemacetan di kota besar.

Kementerian PUPR bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menerapkan konsep TOD sejak April 2017 ditandai dengan pembangunan hunian vertikal Rusunami di Stasiun Kereta Tanjung Barat dan Pondok Cina di Depok, Jawa Barat. Tinggnya minat masyarakat, sinergi BUMN kembali meluncurkan tiga proyek TOD yang didukung penuh oleh Kementerian PUPR, yakni TOD Stasiun Senen, Juanda, dan Tanah Abang.

Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para milenial di kawasan perkotaan yang lahannya mahal, pembangunan rumah susun berkonsep TOD yang dekat dengan lokasi stasiun kereta menjadi pilihan.

"TOD merupakan salah satu pendekatan yang akan terus kita dorong dalam menyediakan perumahan khususnya untuk MBR & kaum milenial,” kata Dadang dalam acara Diskusi Hunian Terintegrasi Untuk Milenial di Jakarta, Kamis (9/5).

Dadang mengatakan, pembangunan rusun terintegrasi stasiun kereta merupakan langkah awal dari pembangunan hunian berkonsep TOD. Untuk selanjutnya pembangunan hunian berkonsep TOD juga akan dilakukan pada kawasan terminal bus.

“Pembangunan kawasan mix-use yang beriorientasi pada simpul-simpul transportasi, tidak hanya stasiun kereta, namun bisa juga terminal bus seperti di Baranangsiang, Bogor,” ujarnya.

Dadang mengungkapkan, pembangunan TOD sejauh ini baru dilakukan melalui skema sinergi BUMN, misal antara Perum Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Namun menurutnya tidak menutup kemungkinan pihak pengembang swasta untuk turut berperan dalam pembangunan hunian terintegrasi simpul transportasi publik.

“Idealnya pembangunan TOD juga melibatkan pengembang swasta dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Mudah-mudahan pembangunan TOD yang sudah berjalan menjadi stimulus lahirnya inisiatif pengembang swasta untuk dapat memanfaatkan simpul transportasi yang titiknya banyak tersebut,” ujar Dadang.

Kementerian PUPR sendiri juga berencana akan mengembangkan hunian dengan konsep TOD di lahan milik Kementerian PUPR di Lebak Bulus. “Pemerintah dalam hal ini berfungsi untuk memfasilitasi. Contoh Kementerian PUPR punya lahan di lokasi strategis yakni di Pasar Jumat, Lebak Bulus tepat di inner circle stasiun MRT Lebak Bulus,” tutur Dadang.

Lebih lanjut, dia menambahkan, peluang pembangunan hunian berkonsep TOD sangat besar. Karena itu, dia mendorong pihak pengembang swasta untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut, mengingat jaringan transportasi perkotaan akan terus berkembang.

"Kebutuhan simpul tansportasi Jabodetabek ini sangat luar biasa. Cepat atau lambat sistem jaringan bawah tanah atau LRT semakin lengkap sehingga semakin terbuka peluang membangun hunian berbasis transit untuk memenuhi kebutuhan hunian di perkotaan,” pungkasnya.