Lantik 5 Pejabat BP Tapera, Basuki Minta Sediakan Rumah Untuk MBR

JawaPos.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik Komisioner dan 4 Deputi Komisioner Badan Pengelola (BP) Tapera. Pembentukan Tapera berdasarkan UU No.4 Tahun 2016 tentang Tapera, merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni. 

Penunjukan Komisioner dan Deputi BP Tapera telah melalui seleksi panjang sejak Maret 2018 oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang terdiri dari Komite Tapera. 

Pelaksanaan seleksi telah melalui proses sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner BP Tapera. 

“Seleksi Komisioner dan Deputi Komisioner Tapera membutuhkan kehati-hatian dan kecermatan dari Pemerintah agar mendapatkan hasil yang optimal dan diyakini merupakan pilihan terbaik,” ujar Menteri Basuki di Jakarta, Sabtu (30/3).

Untuk tahap awal, dana yang dikelola BP Tapera berasal dari keanggotaan PNS, TNI dan Polri yang sebelumnya dikelola oleh Bapertarum dan Asabri. 

“Hal ini bertujuan agar BP Tapera bisa membangun kredibilitas organisasi terlebih dahulu bagaimana mengelola uang dalam jumlah besar, baru nanti tabungan dari masyarakat yang lebih luas,” katanya.  

Melalui BP Tapera, PNS dapat menerima manfaat untuk pembiayaan pemilikan rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah. Sementara bagi PNS yang sudah pensiun, pengembalian uang tabungannya tetap berjalan bekerja sama dengan PT Taspen dan BRI. 

Menteri Basuki berharap agar BP Tapera dapat berkolaborasi dengan lembaga lain dan mengambil peran dalam penyediaan perumahan bagi MBR melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

Berikut adalah nama-nama pejabat BP Tapera, di antaranya, Adi Setianto (Direktur BTN 2015-2018) sebagai Komisioner BP Tapera, Eko Ariantoro  (Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK) sebagai Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana, Gatut Subadio (Direktur Utama Koperasi Kesehatan Pegawai dan Pensiun Bank Mandiri) sebagai Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana, Ariev Baginda Siregar (Dosen Indonesian Institute for Corporate Directorship) sebagai Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana, dan Nostra Tarigan (Direktur Operasi PPDPP) sebagai Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 10 Tahun 2019.