Kepuasan Publik Terhadap Presiden Prabowo Disebut Menurun, Istana Pastikan Lakukan Pembenahan

JawaPos.com - Pemerintah merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, SMRC menyebutkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto hanya mencapai 51,1 persen.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan, pemerintah secara konsisten melakukan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan. Selain pembenahan tata kelola dan aspek hukum, hasil survei opini publik juga menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan.

Qodari menegaskan pemerintah menghormati seluruh hasil survei yang dilakukan lembaga independen sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, hasil penelitian akan lebih bermanfaat apabila mampu menjelaskan secara spesifik penyebab naik atau turunnya tingkat kepuasan masyarakat.

"Ya tentu saja kita terus melakukan evaluasi. Dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah tetapi evaluasi itu kan ada berbagai macam. Pertama evaluasi tata kelola. Yang kedua evaluasi hukum,” kata Qodari dalam keterangannya, Senin (3/8).

Selain evaluasi internal, lanjut Qodari, pemerintah juga menjadikan survei opini publik sebagai salah satu instrumen untuk melihat respons masyarakat terhadap berbagai kebijakan. Menurutnya, pemerintah tidak pernah mempersoalkan hak masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah.

Sebagai seseorang yang telah lama berkecimpung di dunia survei, Qodari mengaku memahami pentingnya opini publik dalam sistem demokrasi. Meski demikian, ia berpandangan bahwa variabel yang digunakan dalam survei masih bersifat terlalu umum.

Ia menekankan, indikator seperti ekonomi, politik, dan hukum sebaiknya diuraikan menjadi sejumlah parameter yang lebih spesifik agar penyebab perubahan persepsi masyarakat dapat dipetakan secara lebih akurat.

Sebagai contoh, pada sektor ekonomi, survei dapat mengukur secara terpisah pandangan masyarakat mengenai harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan pekerjaan, nilai tukar rupiah, hingga penilaian terhadap program-program pemerintah. Dengan metode tersebut, hasil survei dinilai akan mampu memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan publik.

Qodari menegaskan tidak membantah hasil survei SMRC. Sebaliknya, ia berharap penelitian serupa di masa mendatang dapat disusun dengan analisis yang lebih mendalam sehingga manfaatnya semakin besar, baik bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi maupun bagi masyarakat sebagai referensi untuk memahami kondisi yang terjadi.