17 Dubes Asing Berbulan-bulan Belum Bisa Serahkan Surat Kepercayaan ke Prabowo, Dino Patti Djalal Soroti Reputasi Diplomatik Indonesia

JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal, mengungkap adanya dugaan puluhan calon Duta Besar (Dubes) asing yang disebut sudah berada di Jakarta selama berbulan-bulan, namun belum dapat bekerja resmi karena masih menunggu penyerahan surat kepercayaan kepada Presiden RI.

Menurut Dino, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesan buruk di mata negara-negara sahabat dan dapat memengaruhi reputasi diplomatik Indonesia di tingkat internasional.

“Saya dapat info bahwa ada 17 calon Duta Besar (Dubes) asing yang sudah tiba di Jakarta tapi sampai sekarang masih menunggu waktu untuk memberikan surat kepercayaan kepada Presiden. Dari mereka ada yang sudah menunggu 8 bulan. Ada juga Dubes dari negara ASEAN yang menunggu 6 bulan,” ujar Dino Patti Djalal di atas X pribadinya.

Ia menjelaskan, sebelum menyerahkan surat kepercayaan kepada kepala negara penerima, seorang dubes belum bisa menjalankan tugas diplomatiknya secara penuh dan resmi.

“Karenanya, mereka belum bisa bekerja secara resmi,” lanjutnya.

Pernyataan Dino langsung memicu perhatian publik karena menyangkut hubungan diplomatik Indonesia dengan banyak negara. Dalam praktik diplomasi internasional, penyerahan surat kepercayaan merupakan tahapan penting yang menandai dimulainya masa tugas resmi seorang duta besar di negara tujuan.

Dino menilai keterlambatan yang terlalu lama bisa menimbulkan pertanyaan dari negara pengirim, terlebih Indonesia selama ini dikenal cukup cepat dalam memproses penyerahan surat kepercayaan bagi dubesnya di luar negeri.

“Ini memberikan kesan buruk bagi negara-negara sahabat yang mengirim Duta Besarnya ke Indonesia, apalagi Dubes Indonesia di luar negeri selalu dengan cepat menyerahkan surat kepercayaan kepada host country,” katanya.

Meski demikian, Dino tidak secara langsung menyalahkan pihak tertentu atas kondisi tersebut. Ia hanya berharap persoalan ini segera mendapat perhatian serius dari pemerintah, khususnya Istana Kepresidenan.