Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 1 Oktober 2025 | 22.38 WIB

Kritik Kembalinya Operasional Tambang di Raja Ampat, DPR hingga Akademisi Ingatkan Kebijakan Ekonomi Tak Rusak Alam

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara) - Image

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)

JawaPos.com - Keputusan pemerintah mengizinkan kembali operasional tambang di Raja Ampat menuai kritik dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai kontradiktif dengan upaya menjaga ekosistem serta mengembangkan ekowisata berkelanjutan di kawasan yang dikenal sebagai salah satu surga biodiversitas dunia.

Anggota Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan pentingnya evaluasi izin tambang demi memastikan keberlanjutan pariwisata di Raja Ampat.

“Intinya, kita ingin kelestarian ekosistem Raja Ampat tetap terjaga karena hal itu menjadi tulang punggung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Oleh karenanya, kita menghendaki izin tambang yang diberikan dievaluasi total,” kata Evita kepada wartawan, Rabu (1/10).

Pernyataan senada juga datang dari Greenpeace Indonesia. Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, menilai pemerintah terlalu bergantung pada industri ekstraktif. Ia mengingatkan eksploitasi alam seharusnya tidak melulu untuk meningkatkan prekonomian.

“Seakan tidak ada jalan lain, pemerintah terus bergantung pada industri ekstraktif. Ini hanya menunjukkan miskinnya imajinasi pemerintahan Prabowo dalam membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan," cetusnya.

Sementara, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora, menilai pemerintah kurang serius memaksimalkan potensi ekowisata. Ia mencontohkan kekayaan alam Indonesia yang seharusnya bisa menjadi daya tarik wisata dunia.

“Kita memiliki ratusan gunung berapi, garis pantai panjang, satwa endemik, dan ribuan spesies burung. Semua ini adalah potensi besar, tetapi yang muncul justru konflik antara satwa liar dan manusia,” jelasnya.

Selain menyinggung Raja Ampat, Ricky turut menyoroti langkah pemerintah menyegel dan membongkar sejumlah lokasi wisata di Puncak, Bogor. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan kebijakan yang berlebihan.

“Perihal Puncak, kebijakan Menteri Lingkungan Hidup saya kategorikan sebagai bentuk individual over acting dan abuse of power karena terlihat grasak-grusuk serta cawe-cawe yang tidak bijaksana,” pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore