DPR RI Kerja 5 Tahun Dapat Uang Pensiun Seumur Hidup, Segini Besarannya

JawaPos.com - Anggota DPR RI ternyata tak hanya menerima gaji dan tunjangan saat menjabat. Usai masa jabatan berakhir, mereka juga tetap berhak mendapatkan uang pensiun seumur hidup.

Besaran uang pensiun ini berbeda-beda, tergantung pada lamanya masa jabatan anggota dewan.

Hak pensiun anggota DPR diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

Selain itu, rincian besaran uang pensiun mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, uang pensiun diberikan kepada anggota DPR yang berhenti dengan hormat. Besarannya mulai dari 6 persen hingga 75 persen dari dasar pensiun.

Rincian Besaran Pensiun Anggota DPR

Berikut rincian uang pensiun anggota DPR RI:

Dua periode jabatan = Pensiun paling tinggi Rp3.639.540

Satu periode jabatan = Pensiun paling tinggi Rp2.935.704

Menjabat 1–6 bulan = Pensiun paling tinggi Rp401.894

Menariknya, meski hanya menjabat beberapa bulan, anggota DPR tetap mendapatkan hak pensiun seumur hidup.

Pensiun DPR diberikan seumur hidup kepada anggota yang berhenti dengan hormat.

Namun, ketika anggota DPR tersebut meninggal dunia, pembayaran pensiun dialihkan kepada keluarganya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Anggota DPR Jabatan Politik Bukan Karir, Tak Perlu Pensiunan

Influencer sekaligus Konten Kreator Ferry Irwandi mengungkapkan ketidaksetujuan-nya terhadap tunjangan pensiun anggota DPR RI. Pasalnya, anggota DPR merupakan jabatan politik, bukan karier layaknya para ASN.

"DPR itu jabatan politik dan seharusnya jabatan politik itu gak ada tunjangan pensiun seperti itu. Lah kalau dia 3 periode misalnya, dikali tiga, kan enggak," ucapnya.

Apalagi, lanjut Ferry, kondisi keuangan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Uang pensiun DPR yang diberikan seumur hidup akan menjadi beban fiskal bagi Indonesia.
 
"Apalagi dengan kondisi keuangan kita sekarang, mengutamakan belanja seperti itu jelas tidak masuk akal. Menurut saya seharusnya dihapuskan, karena beban fiskalnya kan besar," katanya.