Soroti Postur RAPBN 2026 yang Menantang, Banggar DPR Dorong Investasi Swasta untuk Perkuat Ekonomi Nasional

JawaPos.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti rancangan awal postur RAPBN 2026 yang telah dibahas bersama pemerintah pada Juli 2025 lalu. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, mengatakan kesepakatan pembahasan awal tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun Nota Keuangan RAPBN 2026 yang rencananya disampaikan Presiden Prabowo Subianto sidang tahunan, Jumat (15/8) mendatang.

“Mengacu pada pembahasan awal, kami memperkirakan pendapatan negara pada RAPBN 2026 berada di kisaran Rp 3.094 hingga Rp 3.114 triliun. Sedangkan belanja negara diproyeksikan berada di kisaran Rp 3.800 hingga Rp 3.820 triliun, dengan defisit sekitar 2,53 persen PDB atau setara Rp 706 triliun,” kata Said Abdullah kepada wartawan, Selasa (12/8).

Ia menjelaskan, postur RAPBN 2026 tersebut lebih tinggi dibanding prognosis APBN 2025 yang diperkirakan memiliki pendapatan negara Rp 2.865,5 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.387,3 triliun, penerimaan bukan pajak Rp 477,2 triliun, dan penerimaan hibah Rp 1 triliun.

“Belanja negara pada APBN 2025 diperkirakan sebesar Rp 3.527,5 triliun, sehingga defisitnya 2,78 persen PDB atau sekitar Rp 662 triliun,” tutur Said.

Menurutnya, target pendapatan dan belanja pada RAPBN 2026 menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Selain tekanan geopolitik global, dunia usaha juga dihadapkan pada penyesuaian tarif kebijakan perdagangan internasional, khususnya imbas kebijakan Presiden AS Donald Trump yang berdampak ke banyak negara. 

“Kita juga menghadapi perlambatan pemulihan daya beli masyarakat di dalam negeri. Konsumsi rumah tangga masih melandai, dan penerimaan PNBP dari dividen BUMN sekitar Rp 80 triliun akan hilang pasca revisi UU BUMN yang melahirkan Danantara,” jelasnya.

Meski demikian, Said menilai RAPBN 2026 akan menjadi modal penting untuk menjalankan program-program pemulihan daya beli masyarakat dan menjaga kinerja ekspor tetap ekspansif. Ia mendorong agar pemerintah bersama pelaku usaha aktif mencari pasar baru dan mengurangi ketergantungan pada negara tujuan ekspor tradisional.

“Ini juga menjadi milestone kedua pemerintah untuk merealisasikan program strategis seperti MBG, Kopdeskel, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lainnya. Walaupun teknisnya tidak mudah, keberhasilan program-program ini bisa menjadi ‘game changer’ dalam meningkatkan kualitas SDM,” tutur Said.

Ia menambahkan, tantangan kualitas angkatan kerja Indonesia masih besar. Saat ini, sekitar 54 persen angkatan kerja hanya lulusan SMP ke bawah. 

“Karena itu, program peningkatan keterampilan dan pendidikan sangat penting agar struktur demografi tenaga kerja kita lebih berkualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja,” ucapnya.

Namun, Said menegaskan pembiayaan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan investasi pemerintah melalui APBN. Pemerintah harus melibatkan sektor swasta agar ekonomi bergerak lebih ekspansif. 

"Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) perlu diperbanyak di berbagai proyek strategis yang memungkinkan hal itu,” tegasnya.

“Investasi swasta adalah kunci yang harus terus diperkuat. Tanpa keterlibatan swasta, kita akan sulit mencapai target pembangunan yang ambisius di tengah keterbatasan fiskal negara,” imbuhnya.