Hasto dan Tom Lembong Dapat Amnesti-Abolisi, Pakar Sebut Prabowo Ingin Jaga Harmoni dengan Pendukung Ganjar dan Anies Pasca Pilpres 2024

JawaPos.com – Pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto memicu berbagai reaksi di ruang publik.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai langkah ini tidak sekadar bernuansa hukum, melainkan kuat dalam konteks menjaga stabilitas politik nasional pasca Pemilu 2024.

"Kalo mendengar argumen menteri hukum, salah satu argumen pemberian abolisi dan amnesti karena alasan kebangsaan, kondusifitas, dan kerjasama dengan semua pihak dengan semua elemen," kata Adi kepada JawaPos.com, Senin (4/8).

Ia menilai, adanya niat kuat dari Presiden Prabowo untuk meredakan ketegangan politik yang sempat memanas saat dan pasca-pilpres. 

"Dari pernyataan ini tersirat bahwa menjaga kondusifitas dan menjaga harmoni jadi argumen mendasar," ujar Adi.

Ia menambahkan, kasus yang menjerat Hasto dan Tom memang menarik perhatian publik secara luas, karena dinilai lebih kental nuansa politiknya dibanding aspek hukumnya. 

"Apapun judulnya, kasus Tom dan Hasto membetot perhatian publik secara serius karena dinilai unsur politiknya kentara dibanding unsur hukum. Memantik pembelahan publik cukup ekstrem dan menyerang pemerintah secara terbuka," tegasnya.

Adi mengingatkan keduanya adalah tokoh penting dari dua kubu utama rival Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Pasalnya, Tom mewakili kubu pendukung Anies Baswedan dan Hasto mewakili kubu PDIP pendukung Ganjar saat Pilpres 2024 lalu.

"Dua figur ini tentu mewakili pihak yang non pemerintah yang perlu diajak kerjasama untuk membendung gejolak dan huru-hara politik tak berkeseudahan," urai Adi.

Adi pun menyebut langkah ini sebagai bentuk rekonsiliasi yang mendapat respons positif dari masyarakat. 

"Pemberian abolisi dan amnesti diapresiasi publik karena dinilai mencerminkan aspirasi arus besar publik yang melihat kasus Tom dan Hasto politis, bukan murni hukum," ujarnya.

Terkait posisi PDIP yang terlihat ambigu dalam relasi kekuasaan saat ini, kata Adi, PDIP memang sudah menyatakan mendukung pemerintah. Namun, sikap politik itu dipastikan PDIP tetap berada di luar pemerintahan.

"PDIP kelihatan ingin di luar, tapi dalam praktiknya PDIP dukung penuh Prabowo. Berkoalisi dari luar judulnya," pungkasnya.