Komisi I DPR Minta Pemerintah Hitung Cermat Sebelum Putuskan Beli Pesawat Tempur KAAN dari Turkiye

JawaPos.com - Penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI memang penting. Termasuk pesawat tempur yang dibutuhkan oleh Angkatan Udara. Namun, Komisi I DPR ingin pemerintah lebih cermat sebelum memutuskan pengadaan dalam jumlah besar. Hal itu disampaikan menyusul penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Turkiye terkait pesawat tempur KAAN. 

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Oleh Soleh menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah. Termasuk bila pemerintah benar-benar membeli jet tempur generasi lima tersebut. Namun, dia menekankan bahwa pemerintah harus cermat. Apalagi bila pembelian alutsista tersebut butuh biaya besar. 

”Penguatan alutsista TNI, khususnya di matra udara, adalah keharusan. Jet tempur generasi kelima seperti KAAN akan memberikan keunggulan teknologi dan meningkatkan daya gentar Indonesia di kawasan,” kata Oleh dikutip JawaPos.com pada Sabtu (14/6). 

Menurut politisi yang berasal dari Dapil Jawa Barat XI itu, ada aspek transfer of technology yang sangat penting dalam kerja sama tersebut. Dia menilai, kerja sama itu tidak boleh hanya sebatas pengadaan barang jadi. Melainkan harus membuka ruang kolaborasi industri pertahanan (inhan) dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam negeri.

”Kami mendukung jika pembelian ini disertai dengan skema transfer teknologi dan partisipasi industri pertahanan nasional. Indonesia harus mendapatkan manfaat strategis jangka panjang, bukan hanya kepemilikan alat tempur canggih,” imbuhnya. 

Komisi I DPR akan memastikan proses kerja sama itu berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, Oleh juga mengingatkan pemerintah untuk memperhitungkan aspek pembiayaan secara cermat agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat bila jual beli itu terwujud nilai proyeknya akan sangat besar.

”Anggaran dan jadwal pengiriman harus dikelola secara matang. Kami akan mengawal dari sisi pengawasan parlemen agar tidak terjadi pembengkakan biaya atau penundaan pengiriman yang merugikan negara,” kata dia.