Apresiasi Film Dirty Vote, Bawaslu: Terima Kasih Loh, Berarti Kami Dikritik

JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengucapkan terima kasih atas kritik yang disampaikan melalui film dokumenter Dirty Vote. "Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," ungkap Lolly Suhenty, anggota Bawaslu di Gedung Bawaslu RI, melansir dari Antara, Selasa (13/2).

Lolly Suhenty mengakui bahwa dia telah menonton film dokumenter tersebut, terutama fokus pada bagian yang membahas tentang inkompetensi Bawaslu selama Pemilu 2024, khususnya pada menit ke-57.

"Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," tuturnya.

Dengan demikian, dia menyatakan bahwa Bawaslu telah mengambil langkah taktis sebagai tanggapan terhadap film dokumenter tersebut.

"Maka apa langkah taktis yang kami lakukan? Saya langsung komunikasi dengan teman-teman humas memastikan supaya informasinya lebih masif tersampaikan," pungkasnya.

Meskipun demikian, dia mencoba menjelaskan bahwa kasus-kasus yang disebutkan dalam film dokumenter 'Dirty Vote', seperti penanganan pembagian susu di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) Jakarta, telah ditangani oleh Bawaslu sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Secara kelembagaan, Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu. Akan tetapi, penilaian tentu milik publik, ya. Tidak ada Bawaslu kemudian membatasi pandangan publik, tidak ada, malah dipersilakan."

Film dokumenter 'Dirty Vote' disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyatakan bahwa film tersebut merupakan bentuk edukasi bagi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 dalam Pemilu 2024.

“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.

Dia menjelaskan bahwa film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis.

Proses pembuatannya melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Dalam waktu kurang lebih 5 jam setelah disiarkan di YouTube, film tersebut telah dilihat oleh 355.831 orang dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Hingga Senin (12/2) film tersebut telah disaksikan oleh sekitar 6,2 juta penonton dan kemungkinan akan terus bertambah.