Gubernur Jatim Khofifah Bakal Dinonaktifkan dari Jabatan Ketum Muslimat NU, Jika Resmi Terdaftar di TKN Prabowo-Gibran

JawaPos.com – Baru-baru ini, kabar mengenai rencana penonaktifan Khofifah Indar Parawansa dari jabatan Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) mulai mencuat ke publik.

Dilansir dari Antara, pada Jumat (19/1), kabar tersebut pun turut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf.

Yahya menegaskan, Khofifah Indar Parawansa harus dinonaktifkan dari Ketum PP Muslimat NU, jika dirinya telah secara resmi terdaftar ke dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

"Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat," ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/1), seperti yang dikutip dari Antara, pada Jumat (19/1).

Hal tersebut, buntut dari pernyataan Khofifah Indar Parawansa yang telah secara resmi mengumumkan dukungan politiknya mengarah pada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu.

Gus Yahya, panggilan akrab Ketua Umum PBNU, menuturkan bahwa rencana penonaktifan ini tidak serta merta dilakukannya tanpa alasan. Sebab, diketahui keorganisasian NU tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung soal pemilihan presiden (Pilpres).

Kendati demikian, Gus Yahya juga menegaskan bahwa, NU secara organisasi tidak berhak menghalangi anggota-anggotanya yang ingin terlibat di dalam kampanye politik atau dukung-mendukung soal Pilpres.

Baca Juga: 5 Rutinitas Ideal di Pagi Hari untuk Meningkatkan Produktivitas

"Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat," katanya.

Lebih lanjut Gus Yahya pun menyebut, tak hanya Khofifah saja yang rencananya akan dinonaktifkan, tetapi juga para ketua cabang dan wilayah yang mengkonfirmasi akan terlibat dalam pencalonan legislatif juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti orang lain.

"Ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri, baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya, mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti," katanya.