Soal Kampanye Fitnah dan Hoaks, Hasto Harus Tunjukkan Kepada Bawaslu

JawaPos.com - Dilaporkannya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) justru dinilai positif bagi petinggi TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin itu. Sebab dengan demikian, ada momen yang pas untuk mengklarifikasi sekaligus membuka secara resmi masalah peredaran fitnah dan hoaks jelang Pilpres 2019.

Ketua Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Universitas Wiralodra Indramayu Iman Soleh mengatakan, berdasarkan pengamatanya selama ini justru kubu Jokowi-Ma'ruf yang paling banyak dirugikan oleh kampanye yang diduga berbumbu hoaks dan beraroma fitnah. Maka itu, ketika Hasto dilaporkan ke Bawaslu oleh pihak Prabowo-Sandi, justru ini memunculkan dua momentum.

Momentum pertama, kata Iman, Bawaslu harus membuktikan kepada publik bahwa mereka mampu menjadi lembaga yang benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemilu yang tegas dan netral.

Sementara, momentum kedua justru harus dimainkan oleh Hasto. Karena. Itu 'diolah' untuk 'memukul balik’ kubu lawan dalam bentuk klarifikasi dan penjelasan kepada Bawaslu dan utamanya kepada publik.

"Agar jelas siapa sesungguhnya yang memainkan pola-pola kampanye hitam, fitnah, dan berita bohong selama ini," kata Iman Soleh dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (28/12).

Baginya, Hasto adalah figur publik yang mewakili parpol terbesar dan penguasa. Maka ketika dia dilapor ke Bawaslu, pemeriksaannya akan menjadi perhatian publik.

Bawaslu sendiri harus bisa menunjukkan bahwa lembaganya tidak main-main dan tak akan mengabaikan laporan atas dugaan pelanggaran pemilu.

"Hasto sudah menunjukkan itikad baik dengan bersedia diperiksa. Tak seperti pejabat biasanya yang seolah enggan untuk diklarifikasi atas dugaan pelanggaran," ungkapnya.

Tentu saja, lanjutnya, Hasto jadi punya kesempatan yang resmi untuk memberikan klarifikasi mengenai sumber permasalahan politik nasional saat ini. Yakni soal penyebaran hoaks dan fitnah. Akan jadi ketahuan, siapa yang sesungguhnya memainkan pola-pola kampanye hitam, fitnah, dan berita bohong selama ini.

Dia yakin, proses ini bisa membawa perbaikan dalam pendidikan politik dan demokrasi. Bahwa segala bentuk pola kampanye hitam, fitnah, dan berita bohong adalah sesuatu yang kontra produktif bagi pelaksanaan pemilu, pendidikan politik, dan demokrasi.

Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto menjadi objek laporan ke Bawaslu oleh kubu Prabowo. Koordinator kuasa hukum Tim Advokat Indonesia Bergerak, Djamaluddin Kordoeboena menyatakan, Hasto dilaporkan atas pernyataannya saat Safari Kebangsaan di Lebak, Banten. Ketika itu Hasto menyinggung capres yang selalu menebar fitnah dan marah-marah.

"Di antaranya, dia menyatakan pula bahwa 'masyarakat ini mau pilih yang mana? Mau penyebar fitnah atau yang difitnah?" pungkasnya.