Logo JawaPos
Author avatar - Image
Senin, 28 Mei 2018 | 23.30 WIB

Gerindra: Urus e-KTP Saja Pemerintah Masih Amatiran

Ilustrasi e-KTP. Ribuan e-KTP diduga produk gagal tumpah dari truk pengangkut, tercecer di Jalan Raya Salabenda, Bogor, Jawa Barat. - Image

Ilustrasi e-KTP. Ribuan e-KTP diduga produk gagal tumpah dari truk pengangkut, tercecer di Jalan Raya Salabenda, Bogor, Jawa Barat.

JawaPos.com - Ribuan e-KTP rusak tercecer di kawasan Bogor, Jawa Bogor. Hal ini pun menjadi perhatian karena diduga e-KTP tersebut bakal disalahgunakan.


Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat Mulyadi ‎mengatakan, ‎pemerintah boleh saja berdalih bahwa setumpuk barang bukti tersebut adalah e-KTP yang tidak bisa digunakan.


"Namun kami mencurigai, penemuan ini berpotensi menciderai proses demokrasi," ujar Mulyadi saat dihubungi, Senin (28/5).


Mulyadi mempertanyakan ribuan e-KTP yang disebut-sebut dari Sumatera Selatan bisa dibuat di Bogor, Jawa Barat. Dia juga mempertanyakan, mengapa e-KTP yang disebut-sebut tidak bisa digunakan itu tidak langsung dimusnahkan. Tetapi, e-KTP itu justru dikumpulkan.


"Dalam mengurus KTP saja pemerintah seperti masih amatiran. KTP yang menjadi unsur penting terkesan dikelola secara asal-asalan," katanya.


Oleh sebab itu, Partai Gerindra mendesak aparat kepolisian dan instansi terkait agar mengusut peristiwa ini hingga. Dia juga mendesak pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus ini untuk memberikan penjelasan ke publik.


"Jangan sampai kekhawatiran masyarakat tentang tudingan mafia identitas kependudukan dan upaya menuju kecurangan dalam Pilkada Juni 2018 serta Pemilu 2019 nantinya untuk kepentingan incumbent, dan partai pendukungnya," ungkapnya.


Dia juga meminta penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu untuk mengecek. Sebab, sangat mungkin data yang ada pada e-KTP yang tercecer itu disalahgunakan untuk kepentingan pemilu.


"Karena itu masyarakat Jabar khususnya yang dalam waktu dekat akan memilih kepala daerahnya untuk ikut serta mengawasi di TPS-TPS. Jangan sampai banyak pemilih siluman di Jawa Barat dengan mengunakan KTP jadi-jadian seperti KTP yang tercecer," ungkapnya.


Saat ini pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan pengurus Partai Gerindra di tingkat pusat. Melalui anggota DPR Fraksi Gerindra, mereka meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari Kemendagri dan instansi terkait lainnya.


‎Mulyadi juga sudah memerintahkan kepada seluruh pengurus, kader, organisasi sayap dan laskar Partai Gerindra di Jawa Barat agar lebih bersiaga mengantisipasi kecurangan jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.


"Jangan sampai ada kecurangan dan penggelembungan. Kami ingin berkompetisi secara sehat, tidak menciderai demokrasi dan tidak menabrak konstitusi," tuturnya.


"Kami percaya dan meyakini bahwa kecurangan tidak akan pernah menang. Ketua Umum kami Bapak Prabowo Subianto sudah seringkali memberi pesan, agar seluruh kader Partai Gerindra senantiasa berjuang dengan jujur, terhormat dan tidak menghalalkan segala cara. Sing becik ketitik. Sing ala, ketara," pungkasnya.‎

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore