Politik Dinasti Bisa Berefek Buruk, Pemilih Harus Cermat

JawaPos.com - Politik dinasti berpotensi besar merusak dan mematikan Demokrasi. Sebab, keberadaan politik dinasti kerap dibarengi terjadinya tindak pelanggaran korupsi.

Penegasan itu disampaikan Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana. Tjipta mengungkapkan bahwa banyak efek negatif yang ditimbulkan dari politik dinasti.

Salah satunya mengancam eksistensi demokrasi.

“Hampir semua kalangan masyarakat sudah bisa dipastikan tidak setuju dengan politik dinasti. Karena hal itu dianggap sesuatu yang turun menurun dan seringkali digunakan untuk sesuatu yang buruk, oleh bapak atau anaknya, istri atau suaminya, dan kakak atau adiknya,” ulas Tjipta kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/4).

Di Pilkada Serentak 2018, ada enam provinsi yang calon kepala daerahnya masih berasal dari satu keluarga.

Yakni Sulawesi Selatan (Sulsel), Sumatera Selatan (Sumsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku Utara (Malut), dan Kalimantan Barat (Kalbar).

Di Pilgub Sulsel misalnya Calon Gubernur (Cagub) Ichsan Yasin Limpo yang berpasangan dengan Andi Muzakkar, adalah adik dari Gubernur Sulsel saat ini, Syahrul Yasin Limpo.
Pasangan ini tidak diusung dari partai, tapi melalui jalur independen.

Tjipta menegaskan, sudah saatnya seluruh elemen masyarakat berani menghapus politik dinasti, dengan membuat atau mengubah undang-undang dan peraturan yang jelas dan tegas.

"Ini dilakukan demi terwujudnya demokrasi yang sehat," tegas dia.

Sementara, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi

Anggraini menyatakan, melanggengkan politik dinasti sama saja dengan membiarkan tata kelola pemerintahan daerah yang tidak akuntabel dan tidak demokratis.

“Dalam politik dinasti, tata kelola pemerintahan menjadi personal di lingkaran keluarga, mengelola sebuah daerah diibaratkan mengelola sebuah keluarga. Bukan hanya persoalan besarnya potensi korupsi, politik dinasti juga akan berdampak pada berbagai urusan keseharian masyarakat terkait pelayanan publik,” ulas Titi sebuah diskusi di Jakarta.

Sebab, menurut Titi, orientasi politik dinasti bukan melayani publik, tetapi bagaimana dia bisa melanggengkan kekuasaan.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyarankan masyarakat, agar mempertimbangkan banyak aspek ketika memilih pemimpin yang berasal dari 'dinasti'.

"Kalau ada kepala daerah yang sering disebut dinasti harus dipertimbangkan betul-betul apakah penerusnya kompeten dan berintegritas tinggi," jelas dia.