PBNU Sayangkan Insiden Pemindahan Jenazah Gara-gara Caleg

JawaPos.com - Pemindahan dua jenazah lantaran beda pilihan calon legislatid (caleg) dengan pemilik tanah kuburan di Gorontalo sangat mengoyak rasa kemanusiaan. Hal itu pun dikritisi berbagai kalangan masyarakat.

“Politik yang seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan justru mematikan rasa kemanusiaan itu sendiri. Nampak bahwa politik hanya dipahami sebagai sarana mendapatkan kekuasaan. Tidak penting bagaimana cara meraihnya,” ujar Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas melalui keterangan tertulisnya, Minggu (13/1).

Sayangnya, kesan penghalalan segala cara dalam meraih kekuasaan politik tidak hanya terjadi dalam perebutan kursi legislatif sebagaimana kasus tersebut. Namun juga dalam Pilpres.

“Politisasi agama, penggunaan fake news, dan hoaks sebagai mesin elektoral dapat disebut sebagai contohnya,” lanjut dia.

Menurutnya, kejadian itu seakan tak peduli dampak yang ditimbulkan. Hubungan kekerabatan pecah, persahabatan retak, tetangga dikategorikan sebagai lawan.

“Semua disandarkan satu hal, kesamaan pilihan politik. Kalau tidak dihentikan, hal seperti ini dapat merusak kohesivitas sosial dan harmoni masyarakat. Ujungnya, ketahanan sosial dan persatuan serta kesatuan bangsa menjadi taruhannya,” tandasnya.

Robikin menegaskan, sebagai pesta demokrasi, pemilu seharusnya menjadi kegembiraan nasional. Layaknya pesta yang tak perlu ada satu pun gelas pecah.

“Semoga peristiwa memilukan pemindahan kuburan akibat beda pilihan politik di Gorontalo menjadi satu-satunya kejadian dan tak terulang di kemudian hari. Toh, politik adalah sarana pemanusiaan manusia,” pungkasnya

Diketahui, dua kuburan di Desa Toto Selatan, Kabila, Bone Bolango, Gorontalo, dipindahkan keluarga, Sabtu (12/1). Kuburan itu berisikan almarhum Masri Dunggio, yang sudah dimakamkan 26 tahun lalu, dan almarhumah Sitti Aisya Hamzah, yang baru setahun dimakamkan di halaman belakang milik warga bernama Awono yang mempunyai kerabat caleg NasDem.

Perbedaan pilihan yang memicu pemindahan kuburan tersebut sudah pernah dimediasi oleh pihak kepala desa, tapi tidak ada jalan keluar. Sementara itu, permasalahan sudah muncul sekitar Desember 2018.